Browsing: Ketua DPRD Kutim

“Terkait usulan Perda HIV, itu usulan yang bagus karena kita tahu Kutim sendiri kasusnya sudah banyak dan meningkat terus dan bagaikan gunung es, ini baru pucuknya saja yang kita tahu kita belum tahu ke bawahnya,” ujarnya saat ditemui langsung, Rabu (8/11/2023).

“Itu nanti yang akan kita bahas kembali dengan pihak Dinas untuk mencari solusi secepatnya,” ucapnya saat diwawancarai langsung, Rabu (8/11/2023).

“Walaupun ada beberapa kekurangan yang merupakan bagian karena ini berbasis online. Ada hal-hal yang masih terhambat, terutama daerah-daerah kita yang belum terakomodir internet. Tapi ini harus terus diperbaiki untuk pemerataan pelaksanaan secara operasional,” ucapnya saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kutim, Rabu (8/11/2023).

“Saya percaya bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar di Kutim, terutama dengan kehadiran IKN yang akan menarik perhatian nasional,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/11/2023).

“Tenaga honorer tidak bisa dihilangkan begitu saja,” tegasnya saat ditemui langsung di ruang kerjanya, Rabu (8/11/2023).

“Seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk mengalirkan listrik ke setiap desa, salah satu desa di Kutim masih harus bertahan tanpa akses listrik PLN selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Joni Ketua DPRD Kutim saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/11/2023).

“Alhamdulillah hari ini kami berkunjung ke Kelompok Tani Sakunar di Desa Janu Raya. Ini Desa pemekaran, baru berdiri,” ungkap Joni.

“Ada beberapa pilihan di beberapa SMK, kita sudah bekerja sama dengan Pamapersada Nusantara dan perusahaan-perusahaan lain. Meskipun belum mencapai potensi maksimal, saya melihat bahwa langkah awal sudah dilakukan,” ujar Yan saat dihubungi MSI Grup, Rabu (1/11/2023).

“Kita perlu memahami preferensi dan minat pemuda kita, terutama di daerah pedesaan. Terlalu banyak yang terpaku pada industri kelapa sawit, dan minat di sektor lain masih terbatas,” ujar Yan dalam wawancara dengan MSI Grup, Senin (1/11/2023).

“Dalam Perda itu sudah sangat jelas bahwa ini untuk melindungi tenaga kerja lokal kita, di mana minimal 80 persen tenaga kerja harus berasal dari Kutai Timur. Namun, kenyataannya, bahkan mencapai 20 persen pun tenaga kerja lokal belum terpenuhi,” ungkap Yan saat dihubungi MSI Grup, Rabu (1/11/2023).