Insitekaltim, Samarinda – Peran perempuan kembali mendapat sorotan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan hanya karena semakin banyak perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan, tetapi juga karena mereka dinilai memiliki pengaruh kuat dalam membangun budaya kejujuran sejak dalam keluarga.
Pesan ini mengemuka dalam Seminar Perempuan Antikorupsi bertema “Integritas Perempuan Sebagai Penyelenggara Negara Dalam Melawan Korupsi” yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) Sri Wahyuni.
Seminar yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Hari Ibu.
Melalui forum tersebut, Sri Wahyuni menekankan bahwa data statistik menunjukkan pejabat perempuan jauh lebih sedikit terlibat kasus korupsi dibanding pejabat laki-laki. Di sisi lain, banyak perempuan yang membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin berintegritas.
Sri Wahyuni menilai bahwa peran antikorupsi tidak hanya dibebankan pada perempuan sebagai penyelenggara negara. Ibu rumah tangga memegang posisi vital dalam membentuk karakter anak melalui penanaman nilai kejujuran sejak usia dini.
“Keteladanan orang tua, terutama ibu sangat diperlukan untuk membangun integritas baik dalam keluarga maupun lingkungan kerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, kejujuran adalah fondasi utama bagi siapa pun yang ingin mengemban amanah sebagai penyelenggara negara yang bersih dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam gerakan antikorupsi nasional. Menurutnya, KPK tidak dapat bekerja sendiri mengingat keterbatasan personel dan sebaran wilayah Indonesia yang luas.
“Perempuan harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa semangat antikorupsi harus tumbuh dari kesadaran pribadi, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan. Dalam arahannya, ia juga mengutip pernyataan tokoh dunia Margaret Thatcher tentang kemampuan perempuan sebagai eksekutor perubahan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani melalui tayangan video mengingatkan bahwa uang negara harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Ia mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk berani berada di garis depan dalam melawan korupsi.
Acara ini juga dihadiri Menteri PPPA Arifah Fauzi, kepala daerah, serta sekretaris daerah perempuan dari seluruh Indonesia. Pada momen tersebut turut diserahkan sertifikat penghargaan kepada perempuan berprestasi, termasuk Sekda Kaltim Sri Wahyuni.