Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, meminta masalah kemiskinan dan stunting di Kaltim harus berbasis data riil. Tanpa data yang jelas dan mutakhir, program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan percepatan penanganan stunting rawan salah sasaran.
“Kalau kita tidak punya data sendiri dan hanya mengandalkan angka dari BPS, itu tidak afdal (kurang baik). Kita harus punya data berbasis wilayah, bahkan hingga ke level kelurahan dan individu. Ini penting supaya penyaluran bantuan dari pemerintah atau program beasiswa benar-benar tepat sasaran,” ungkap Sapto, di Ruangannya, Lantai 4, pada Rabu 16 April 2025.
Lebih lanjut ia menyatakan, masalah akurasi data ini sudah terlalu lama menjadi kendala dalam perencanaan program.
Ia mencontohkan ada kasus penyaluran beasiswa yang tidak langsung disalurkan ke penerima, melainkan dititipkan di rekening pihak lain. Kalau seperti ini akan berpotensi jadi masalah.
“Kalau kita tidak hati-hati, asas manfaat dari program justru bisa hilang karena proses distribusi yang tidak transparan dan data yang tidak valid,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masih digunakannya data usang di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Sosial.
Ia menyebut, data yang digunakan oleh kementerian maupun provinsi acap kali tidak sinkron dengan yang ada di tingkat kabupaten/kota. Bahkan, ada yang belum diperbarui selama bertahun-tahun.
“Inilah yang harus diperbaiki. Kita butuh sinkronisasi antar lembaga. Antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kalau tidak, ya program stunting atau pengentasan kemiskinan yang dijalankan hanya sekadar formalitas,” ucap Plt Ketua Partai Golkar Kota Samarinda itu.
Lebih lanjut, Sapto mengatakan bahwa proses harmonisasi antar-OPD sudah dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 29 April mendatang.
Ia ungkapkan forum tersebut akan menjadi titik krusial untuk menyamakan data dan prioritas program lintas sektor. Untuk itu, Ia berharap, hasilnya nanti bisa menjadi fondasi kuat dalam menyusun RPJMD yang lebih akurat dan terukur.
Selain itu, ia juga menyentil perlunya roadmap yang jelas terhadap target-target pembangunan, termasuk pengembangan energi terbarukan, kemandirian pangan, serta penguatan SDM lokal.
Menurutnya, masing-masing program harus memiliki tahapan yang rinci, target capaian per tahun, dan mekanisme evaluasi yang ketat.
“Untuk itu, harus disiapkan mulai sekarang. Dan semua itu, balik lagi ke basis data dan perencanaan,” pesannya.
Politisi Golkar itu, menambahkan, dalam program pendidikan gratis di jenjang SMA dan SMK harus di-breakdown dengan data penerima manfaat yang jelas.
“Harus ada baseline tahunannya. Misalnya di 2025 targetnya apa, berapa jumlah siswa yang harus dibiayai, dan siapa saja yang layak. Jangan sampai bertabrakan dengan program pusat,” mintanya.
” Saya berharap RPJMD lima tahun ke depan tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar menjadi panduan strategis pembangunan Kaltim yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,”pungkasnya.