Insitekaltim, Samarinda — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal mengungkapkan, capaian program pemerataan akses internet desa di Kaltim telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Faisal menyebutkan, dari target 716 desa, hingga 2025 akses internet telah tersalur ke 802 desa atau mencapai 112 persen. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp8,8 miliar dari total alokasi Rp9,2 miliar dengan tingkat realisasi anggaran mencapai sekitar 95 persen.
“Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kita 716 desa tapi realisasinya sudah 802 desa. Jadi capaian kita sudah 112 persen,” ujar Faisal, Senin, 5 Januari 2026.
Ia menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam memperluas akses digital hingga ke wilayah pedesaan.
Menurutnya, ketersediaan internet desa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Faisal mengakui masih terdapat sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan internet. Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, sebanyak 39 desa hingga kini belum mendapatkan akses internet. Selain itu, terdapat 125 desa lainnya yang belum dapat diprogramkan karena belum memiliki aliran listrik.
“Kendala utama kita di lapangan adalah listrik. Desa yang belum ada listrik tentu belum bisa kita pasangi internet,” jelasnya.
Faisal menyebutkan, permasalahan tersebut umumnya terjadi di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dan tergolong desa terujung. Beberapa daerah yang masih menghadapi kendala tersebut di antaranya Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, dan Paser.
Menurutnya, desa-desa di wilayah tersebut membutuhkan penanganan khusus dan koordinasi lintas sektor, karena penyediaan listrik bukan menjadi kewenangan Diskominfo.
Oleh karena itu, pada 2026 mendatang, Pemprov Kaltim akan memfokuskan program internet desa pada wilayah-wilayah terujung yang masih mengalami keterbatasan akses.
“Beberapa desa memang cukup sulit dijangkau. Ini yang akan kita fokuskan pada 2026, khususnya desa yang benar-benar blank spot,” ujarnya.
Faisal menegaskan, capaian pada 2025 menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pemerataan akses digital secara lebih merata dan berkeadilan.
“Di 2025 ini kita nilai sudah sangat baik karena target terlampaui. Ke depan, fokus kita adalah menjangkau desa-desa yang paling membutuhkan akses internet,” pungkasnya.