Insitekaltim,Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti membeberkan jumlah psikolog yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda hanya berjumlah 4 orang. Padahal tingginya kasus terhadap perempuan dan anak di Samarinda membutuhkan psikolog lebih dari itu.
“Hanya tersedia psikolog empat orang. Sedangkan itu harus keliling. Psikolog itu harus kerja rangkap di puspaga. Kita masih kekurangan SDM,” ungkapnya pada Selasa, (20/6/2023) di Sekretariat DPRD Kota Samarinda usai rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Tercatat 83 kasus, terdiri dari 66 kasus perlindungan anak dan 17 kasus perempuan. Kasus-kasus itu terhitung sejak Januari hingga 13 Juni 2023.
Selain dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, kendala lain yang juga dijabarkan Puji adalah pemerintah kurang serius dalam melaksanakan program. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan menjadi faktornya.
DP3A hanya mendapat alokasi Rp9 miliar. Jumlah itu belum cukup untuk melaksanakan program dengan baik.
Pasalnya setengah dari uang tersebut digunakan untuk keperluan tetap seperti gaji pegawai. Sisanya barulah digunakan untuk melaksanakan program.
Puji menambahkan bahwa sejumlah psikolog yang beroperasi di P2TP2A masih dianggap sebagai relawan.
Padahal semestinya, para psikolog yang beroperasi di sana sepantasnya diangkat menjadi pegawai tetap dan mendapatkan gaji yang layak.