Reporter : Nanda – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Sangatta – Anggota DPRD Kutim, Prayunita Utami, memantau kegiatan rapat forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama (KPKU) yang digelar di ruang Arau, Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu ( 11/3/2020 ).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten Pememkesra Setkab Kutim, dengan menghadirkan Kepala Cabang Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Samarinda Mangisi Raja Simarmata.
Hadir juga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, untuk mendengar langsung apa yang dibahas dalam forum KPKU tersebut. Terlihat Prayunita Utami dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Hj. Fitriyani dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemkesra Suko Buono, menerangkan bahwa forum KPKU diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, salah-satunya adalah untuk melihat bentuk komitmen pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kutai Timur.
“Forum KPKU, diharapkan bisa memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat. Dengan keterlibatan semua pihak dalam forum ini. Maka dapat memberikan solusi terbaik agar dapat terselesaikan sebagaimana harapan kita semua,” ungkap Suko Buono.
Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Samarinda Mangisi Raja Simarmata menyebutkan, forum kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama sangat penting dilakukan. Sehingga mampu mencapai komunikasi yang baik dengan para pihak, terutama mengenai pelaksanaan Program JKN-KIS.
“Untuk terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik lintas stakeholder, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS,” jelasnya.
Sementara itu, Prayunita Utami berharap, apa yang menjadi harapan semua pihak yakni program JKN-KIS, diharapkan bisa berjalan dengan baik. Tentu harus dikawal agar pelaksanaannya dapat optimal, apalagi masyarakat Kutim tidak saja ada di ibukota kabupaten namun juga ada di daerah pedalaman dan pesisir.
“Jelas menjadi perhatian kita, apalagi ini terkait pelayanan kesehatan masyarakat yang tertuang dalam asas manfaat terhadap program JKN-KIS. Banyak masyarakat kita tersebar di daerah pedalaman dan pesisir. Kemungkinan besar kurang mendapatkan informasi mengenai perihal BPJS Kesehatan,” ungkap Prayunita Utami.