Insitekaltim, Balikpapan — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap nol toleransi terhadap praktik korupsi, penyimpangan, serta perilaku tidak produktif di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina sebagai tulang punggung sektor energi nasional.
Prabowo menekankan, pengelolaan Pertamina harus dilandasi integritas dan semangat pengabdian kepada bangsa, bukan dijadikan sarana memperkaya diri oleh segelintir oknum.
“Saya beri tugas kepada Direktur Utama, jangan korupsi, jangan cari kaya di atas kepercayaan ini. Saya kasih wewenang seluas-luasnya, siapa yang anda nilai tidak bagus, pecat. Demi bangsa dan rakyat kita harus tega,” ujar Prabowo Senin, 12 Januari 2026.
Presiden juga menyoroti praktik pemberian bonus atau tantiem di sejumlah BUMN yang masih mengalami kerugian. Menurutnya, tindakan tersebut tidak etis dan mencederai kepercayaan publik.
“Banyak BUMN yang sudah rugi masih minta tantiem. Menurut saya itu tidak tahu malu. Kalau tidak sanggup mengabdi, segera berhenti. Banyak anak muda hebat yang siap menggantikan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keteladanan dari pimpinan sebagai kunci membangun organisasi yang bersih. Menurut Prabowo, perilaku pemimpin akan selalu diketahui oleh bawahannya, meski upaya penyimpangan disembunyikan dari lembaga pengawas.
“Pemimpin itu harus memberi contoh. Mungkin BPK atau KPK bisa dikibuli, tapi anak buah pasti tahu,” ujarnya.
Selain itu mengingatkan praktik penggelembungan anggaran atau markup merupakan bentuk pencurian yang kini semakin mudah terdeteksi dengan dukungan teknologi. Ia telah menginstruksikan agar seluruh sektor BUMN dibersihkan dari praktik tersebut.
“Markup itu penipuan dan pencurian di siang bolong. Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih dan manajemen yang amanah. Kita harus malu kepada rakyat kita sendiri,” pungkasnya.
Dengan instruksi tegas tersebut, Presiden berharap Pertamina dan seluruh BUMN dapat dikelola secara profesional, transparan, serta benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat sekaligus menjaga kepercayaan publik di sektor strategis nasional.