Insitekaltim,Samarinda – Dalam bayang-bayang keraguan sejumlah negara Pasifik terhadap komitmen Indonesia menciptakan perdamaian dan kemakmuran di Papua, presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan strategis ke Australia dan Papua Nugini.
Dengan mengajak tokoh pejuang HAM asal Papua, Natalius Pigai, kunjungan ini bukan sekadar diplomasi, melainkan juga sinyal kuat komitmen pemerintahan baru dalam menciptakan harmoni dan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Dalam lawatan tersebut, Prabowo, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Canberra pada 20 Agustus dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Port Moresby sehari setelahnya.
Pertemuan ini menunjukkan upaya Prabowo untuk menjalin hubungan lebih erat dengan kedua negara penting di kawasan Pasifik. Sugiono, Wakil Ketua Harian DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI, turut mendampingi, memperlihatkan kuatnya sinergi antara kepemimpinan militer dan politik dalam misi ini.
Keikutsertaan Natalius Pigai, seorang pejuang HAM dengan reputasi internasional, dalam kunjungan ini menambah bobot diplomasi Indonesia di mata dunia. Menurut pengamat politik luar negeri DR. Teguh Santosa di Jakarta, kehadiran Pigai secara simbolis dan substansial menegaskan komitmen pemerintahan baru untuk memperhatikan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua.
Reputasi Pigai sebagai mantan anggota Komnas HAM RI dan pejuang HAM yang diakui dunia menjadi jembatan penting untuk meyakinkan komunitas internasional mengenai keseriusan Indonesia.
Natalius juga mampu menempatkan isu HAM universal di tengah berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk memacu progres pembangunan di Papua dan di saat yang sama menjaga situasi tetap kondusif.
Sampai sejauh ini, negara Pasifik yang tergabung dalam organisasi Melanesian Sparehead Group (MSG) masih sering menggunakan isu Papua di berbagai forum internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1998 di Vanuatu dan pada tahun 2007 menjadi organisasi sub-regional.
Selain Vanuatu anggota MSG lainnya adalah Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Fron Pembebasan Nasional Sosialis Kanak di Kaledonia Baru. Dengan populasi Melanesia sekitar 13 juta orang Indonesia pada 2011 berpartisipasi sebagai Observer MSG dan sejak 2015 menjadi Associate Member (AM) organisasi yang dipimpin diplomat senior Papua Nugini Leonard Louma itu.
Dalam pertemuan MSG di Vanuatu bulan Agustus tahun lalu, Indonesia walk out karena panitia mengundang tokoh separatis Papua, Benny Wenda, berbicara di forum itu.
Kunjungan Prabowo dan kehadiran Natalius Pigai diharapkan dapat mengubah persepsi ini, menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam upaya menciptakan perdamaian dan kemakmuran di wilayah tersebut.
Alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu berharap pemerintahan baru nanti dapat lebih proaktif dalam mengelola isu-isu terkait Papua, khususnya dalam lingkup internasional. Ia menyarankan agar Natalius Pigai dan Sugiono diberikan peran yang lebih signifikan dalam pemerintahan mendatang, untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia di mata dunia. “Dunia internasional, khususnya kawasan Pasifik, perlu melihat dengan jernih persoalan yang terjadi di Papua,” tegas Teguh.
Kunjungan Prabowo Subianto ke Australia dan Papua Nugini menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan Pasifik. Dengan mengajak Natalius Pigai, Prabowo mengirimkan pesan kuat tentang komitmen pemerintahannya untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran yang inklusif di Papua, menjawab keraguan yang selama ini muncul di kalangan negara-negara Pasifik.
“Prinsip peaceful coexistence yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1950 silam semestinya membuat masyarakat dunia, khususnya belahan Selatan, menjadi lebih kompak dan saling menguatkan,” demikian ujar mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu.
