Insitekaltim, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mengokohkan posisinya sebagai daerah yang peduli terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam upaya memperkuat pemenuhan dan perlindungan HAM, Pemkot Balikpapan menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Kalimantan Timur (Kaltim).
Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan prinsip HAM serta meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar individu. Dalam rapat koordinasi yang digelar, disepakati bahwa implementasi HAM di tingkat daerah perlu lebih konkret melalui berbagai program yang berpihak pada kelompok rentan dan memastikan akses keadilan yang lebih luas.
Staf Ahli Pemerintahan Kota Balikpapan Edwart Skenda Putra menyatakan bahwa pendekatan HAM di Balikpapan mengacu pada prinsip P5HAM, yakni Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM.
“Kami ingin memastikan bahwa prinsip ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan daerah. HAM harus menjadi bagian integral dalam pembangunan kota, sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenham Kaltim Umi Laili menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Pemkot Balikpapan sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.
“Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan implementasi HAM kepada Dewan HAM PBB. Salah satu wujud konkret dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang mengikat pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM menjadi bagian dari evaluasi nasional untuk memastikan daerah benar-benar menjalankan prinsip HAM dalam kebijakan dan programnya. Dengan sinergi yang kuat antara Pemkot Balikpapan dan Kanwil Kemenham Kaltim diharapkan kota ini bisa menjadi contoh penerapan HAM yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Pemkot Balikpapan Elisabeth, serta perwakilan organisasi bantuan hukum, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perguruan tinggi dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
