Insitekaltim, Samarinda — Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menegaskan peringatan Hari Ibu tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk menegaskan perhatian negara terhadap peran perempuan agar mendapatkan ruang, kesempatan, serta dukungan yang setara untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan.
Menurut Sri Wahyuni, komitmen pemerintah dalam pemberdayaan perempuan tercermin melalui berbagai kebijakan, mulai dari pembentukan kementerian khusus hingga pengaturan urusan perempuan dalam regulasi pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa perempuan memiliki posisi strategis dan setara dalam kehidupan sosial maupun pembangunan.
“Peringatan Hari Ibu ini bukan hanya kumpul-kumpul organisasi atau seremoni semata. Kita berharap momentum ini dapat meningkatkan kesadaran perempuan agar terhindar dari kekerasan, sekaligus menyadari bahwa perempuan bisa maju dan berkarya jika mau berusaha,” ujar Sri Wahyuni, Selasa, 16 Desember 2025
Ia menambahkan, isu kesetaraan gender sejatinya bukan hal baru, namun ketimpangan masih kerap ditemui di berbagai sektor. Karena itu, peringatan Hari Ibu dinilai menjadi ruang strategis untuk terus menggaungkan pentingnya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, khususnya melalui keterlibatan aktif dalam organisasi.
“Perempuan yang berorganisasi atau berasosiasi menunjukkan proses aktualisasi diri. Duduk bersama, berdiskusi, dan saling menguatkan adalah bagian penting dari pemberdayaan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni juga mengapresiasi kreativitas perempuan yang ditampilkan melalui kegiatan bazar tahunan. Ia menilai, dari tahun ke tahun terlihat peningkatan kualitas karya para ibu, mulai dari produk kerajinan hingga inovasi kreatif, seperti pemanfaatan motif kain batik menjadi aksesori dan suvenir.
“Kita melihat ibu-ibu terus berkarya dan berkreasi. Ini patut dihargai karena menunjukkan bahwa perempuan mampu menghasilkan karya yang bernilai,” tuturnya.
Selain membahas isu pemberdayaan perempuan, Sri Wahyuni turut menyampaikan perkembangan serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Hingga pertengahan tahun, serapan anggaran tercatat sekitar 83 persen, sementara realisasi keuangan berada di kisaran 75 persen.
Ia menjelaskan, proses pembayaran kegiatan masih berlangsung karena sebagian paket pekerjaan menggunakan mekanisme pembayaran langsung yang diselesaikan hingga akhir Desember. Oleh karena itu, angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) belum dapat ditentukan.
“Silpa belum bisa dipastikan sekarang karena masih menunggu seluruh pekerjaan selesai sampai 31 Desember. Setelah itu baru bisa diketahui angka pastinya,” jelasnya.
Terkait target Silpa, Sri Wahyuni menyebut pemerintah berupaya menekan seminimal mungkin. Namun, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi, seperti pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, sisa hasil lelang, serta efisiensi anggaran.
“Kami terus berupaya, tetapi banyak faktor yang memengaruhi. Jadi angka pastinya masih belum bisa ditentukan,” pungkasnya.