Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan langkah strategis berupa stimulus khusus bagi wilayah yang memiliki jumlah penduduk dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, usai menghadiri Musyawarah Daerah IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) di Gedung Bangga Kencana, Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, Jumat, 16 Mei 2025.
Menurut Seno Aji, saat ini konsentrasi penduduk di Kaltim masih terpusat di tiga wilayah utama, yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu, daerah-daerah seperti Kabupaten Mahakam Ulu justru mengalami sebaran penduduk yang sangat rendah, dengan estimasi hanya sekitar 20.000 hingga 30.000 jiwa.
“Kita perlu menyikapi urbanisasi dengan bijaksana. Kalau semua hanya menumpuk di tiga daerah itu, maka ketimpangan akan terus terjadi. Untuk itu, kita sedang rumuskan stimulus khusus bagi daerah-daerah seperti Mahakam Ulu, agar terjadi pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas SDM,” kata Seno Aji.
Stimulus yang dimaksud, menurut Seno, tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dukungan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program insentif bagi tenaga kerja maupun ASN yang bersedia ditempatkan di daerah tertinggal.
“Kalau Mahulu ingin berkembang, maka tidak cukup hanya dengan menambah anggaran. Kita juga butuh distribusi penduduk yang lebih proporsional dan peningkatan kualitas manusianya. Itulah arah kebijakan ke depan,” jelasnya.
Seno menambahkan, program tersebut juga bagian dari upaya mengoptimalkan potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal karena terbatasnya akses dan infrastruktur. Ia berharap, ke depan persebaran penduduk di Kaltim bisa lebih merata, dan tidak terfokus pada kota-kota besar saja.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky, menekankan bahwa tantangan pembangunan di Kaltim memang tidak hanya soal anggaran, melainkan juga sebaran dan karakteristik wilayah yang sangat luas dan beragam.
“Banyak wilayah pedalaman belum tergarap. Desa-desa tertinggal masih cukup banyak. Karena itu, dalam konteks kependudukan, kami terus melakukan pendataan by name by address agar setiap intervensi bisa tepat sasaran,” ujar Nurizky secara terpisah usai menghadiri kegiatan yang sama.
Ia menyebut, untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah, termasuk dalam hal pengendalian stunting dan peningkatan kualitas SDM, perlu keterlibatan semua elemen pentaheliks: pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan perguruan tinggi.
“Intervensi terhadap masalah-masalah seperti stunting, misalnya, tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin. Akses air bersih, sanitasi, pola pengasuhan, dan gizi juga harus dibenahi. Dan ini bisa dilakukan jika pembangunan menyentuh wilayah-wilayah dengan penduduk dan SDM rendah,” lanjutnya.
Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kaltim mengalami penurunan 0,7 persen dari 22,09 persen menjadi 22,02 persen. Namun angka ini masih jauh dari target WHO, yaitu di bawah 14 persen. Karenanya, pendekatan wilayah dan sebaran penduduk menjadi sangat penting untuk memastikan program berjalan merata.
“Kalau kita ingin bonus demografi benar-benar menjadi peluang, maka semua wilayah harus diberdayakan. Jangan sampai hanya sebagian yang maju, sementara daerah-daerah lain tertinggal dan tidak terintegrasi,” tutur Nurizky.
Dalam pelaksanaannya, BKKBN juga membentuk lebih dari 5.100 tim pendamping keluarga di seluruh Kaltim, masing-masing terdiri dari bidan, kader PKK, dan tokoh lokal. Mereka bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting serta membantu intervensi di tingkat komunitas.
Pemprov Kaltim bersama BKKBN dan instansi terkait berkomitmen untuk terus memperkuat program berbasis wilayah, dengan dukungan data akurat dan perencanaan yang inklusif. Stimulus bagi daerah-daerah minim penduduk dan SDM diharapkan menjadi terobosan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim secara keseluruhan.