Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat budaya transparansi melalui ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Jumat malam, 3 Oktober 2025.
Wakil Gubernur Kaltim, H Seno Aji mengatakan bahwa kompetisi positif antarlembaga menunjukkan semangat kolaborasi menuju pemerintahan yang terbuka dan terpercaya.
“Transparansi membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan badan publik itu sendiri,” ungkap Seno Aji yang juga Ketua Partai Gerindra Kaltim itu.
Selain itu, Seno Aji menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
“Jadikan penghargaan ini pemicu untuk semakin transparan dalam menyampaikan informasi publik,”ucap Seno Aji.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Dr Donny Yoesgiantoro menilai keterbukaan menjadi kunci daya tarik investasi.
“Kaltim sebagai provinsi kaya sumber daya harus mampu menampilkan datanya secara terbuka. Transparansi adalah magnet ekonomi,” tegasnya.
Ketua KI Kaltim Imran Duse menjelaskan, penilaian dilakukan melalui sistem E-Monev sejak Juni 2025. Penghargaan diberikan untuk enam kategori, mencakup pemerintah daerah, BUMD, BLUD, penyelenggara pemilu, perangkat daerah, dan instansi vertikal.
Jumlah badan publik berpredikat informatif terus meningkat. Pada 2023 ada 25 badan publik yang mendapat predikat tersebut. Sementara tahun 2024 hanya 54 dan pada 2025, naik menjadi 82.
Meski demikian, masih ada 129 badan publik yang dinilai tidak informatif dengan skor di bawah 40. “Meski tren sengketa informasi menurun, bukan berarti masalah selesai. Tantangannya adalah memperkuat kapasitas PPID agar pelayanan semakin cepat, tepat, dan akuntabel,” jelas Imran.
Acara turut dihadiri pejabat kabupaten/kota, instansi vertikal, serta komisioner KI dari berbagai daerah di Kaltim.