Insitekaltim, Pasuruan – Pemerintah Kota Pasuruan mulai melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahun 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Pemangkasan ini berdampak langsung pada kapasitas fiskal kota, termasuk besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan, Mochammad Amien, mengatakan seluruh perangkat daerah tengah menyesuaikan kegiatan agar sejalan dengan kondisi keuangan terkini.
“Pemangkasan dana transfer ini cukup signifikan, sehingga kami harus menyesuaikan seluruh program kerja. Fokus utama adalah menjaga agar kegiatan prioritas tetap terlaksana,” ujarnya, Senin, 27 Oktober 2025.
Amien menjelaskan, sektor pembangunan fisik menjadi salah satu yang paling terdampak karena sejumlah proyek infrastruktur kemungkinan akan ditunda atau dikurangi skalanya. Selain itu, belanja operasional dan TKD ASN juga menjadi sasaran efisiensi.
“Kalau biasanya rapat ada nasi kotak, tahun depan tidak ada. Kami akan tekan biaya seminimal mungkin tanpa mengganggu jalannya pemerintahan,” jelasnya.
Meski demikian, Amien menegaskan hak-hak dasar ASN tetap dijaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pembahasan final terkait penyesuaian anggaran dijadwalkan bersama DPRD Kota Pasuruan pada awal November 2025.
“Saat ini masih proses, termasuk penghitungan SILPA yang juga berpengaruh pada penyusunan APBD,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengungkapkan pemangkasan dana transfer dari pusat mencapai Rp124 miliar dari total proyeksi Rp700 miliar. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) juga dipotong hingga 50 persen, dari Rp32 miliar menjadi Rp16 miliar.
“Walaupun kapasitas fiskal berkurang, kami tetap prioritaskan pelayanan publik dan program sosial. Pemerintah tidak boleh berhenti melayani masyarakat hanya karena anggaran terbatas,” tegas Wali Kota Adi.
Adi menambahkan, efisiensi anggaran tidak akan menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Pemkot Pasuruan berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan agar tetap berjalan maksimal.
“Roda pemerintahan harus tetap bergerak, karena masyarakat menunggu pelayanan terbaik. Kami akan memastikan efisiensi tidak mengorbankan kebutuhan publik,” pungkasnya.