
Insitekaltim,Sangatta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menunda penerbitan nomor kode induk desa hingga pemilu 2024 selesai. Moratorium ini kemungkinan akan dibuka kembali pada tahun 2025. Dampak dari kebijakan tersebut dirasakan oleh 11 desa persiapan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang harus menunda proses pengesahan menjadi desa definitif.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur Joni mengungkapkan bahwa penerapan moratorium ini telah memakan waktu lebih dari satu tahun. Meski demikian, Joni menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi hambatan dan pihaknya telah memulai persiapan agar desa dapat segera diakui menjadi desa definitif.
“Sudah satu tahun lebih moratorium pemekaran ini. Tapi tidak apa-apa dari sekarang persiapan dilengkapi, begitu sudah dibuka pemekaran kita sudah siap,” ujar Joni Senin (20/11/2023).
Politikus PPP itu menegaskan bahwa moratorium ini tidak terkait dengan pembagian anggaran, melainkan lebih sebagai langkah untuk tidak mengganggu jalannya pemilu 2024. Dengan rencana pencabutan moratorium pada Februari 2025, Joni meyakinkan bahwa proses desa persiapan tetap akan berlanjut tanpa hambatan berarti.
“Moratorium ini rencananya akan dicabut pada Februari 2025,” ungkap Joni.
Sehingga dengan demikian, bisa dipastikan moratorium ini tidak berkaitan dengan masalah pembagian anggaran. Moratorium dilakukan agar tidak mengganggu pelaksanaan pemilu 2024.
“Karena itu, meskipun moratorium ini ada, namun hal itu tidak akan menghambat proses desa persiapan dan akan tetap berjalan,” tegas Joni.
Keteguhan dalam persiapan di tengah moratorium menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa saat pintu pemekaran kembali terbuka, Kabupaten Kutai Timur akan siap dengan desa-desa persiapannya yang telah matang secara administratif.
Pemekaran desa memiliki dampak signifikan pada perkembangan wilayah dan masyarakat setempat. Meskipun ada penundaan, semangat persiapan dan kesiapan tetap menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah pemekaran dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur.