Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyoroti keterbatasan anggaran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada tahun anggaran 2026.
Ia menjelaskan, awalnya pemerintah kota mengusulkan anggaran sebesar Rp70 miliar, untuk pembiayaan peserta BPJS yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah, dana yang tersedia saat ini hanya sebesar Rp30 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut hanya cukup untuk membiayai kepesertaan masyarakat hingga pertengahan tahun.
“Pada saat pengetukan APBD Murni 2026, usulan yang diajukan itu sekitar Rp70 miliar. Namun karena adanya efisiensi, yang tersedia saat ini hanya Rp30 miliar dan itu hanya cukup untuk Januari sampai Juni 2026,” ujarnya saat diwawancara awak media, Senin, 9 Maret 2026.
Ia berharap pemerintah kota dapat melakukan evaluasi pada perubahan anggaran mendatang agar kebutuhan pembiayaan BPJS bagi masyarakat dapat terpenuhi.
Selain itu, tingkat cakupan jaminan kesehatan di Samarinda saat ini sudah mencapai sekitar 82 persen atau mendekati target Universal Health Coverage (UHC).
Jumlah tersebut berasal dari berbagai sumber pembiayaan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga peserta mandiri.
“Kalau melihat data UHC kita sudah sekitar 82 persen. Ada yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), provinsi, APBD kota, maupun peserta mandiri,” jelasnya.
Ia menambahkan peserta BPJS yang dibiayai oleh APBD Kota Samarinda saat ini berjumlah sekitar 117 ribu orang.
Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 111 ribu peserta yang dibayarkan oleh pemerintah kota serta lebih dari 5 ribu peserta yang ditanggung melalui skema lain.
Karena itu, Sri Puji menegaskan pentingnya kepastian anggaran agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.
“Mudah-mudahan nanti pada perubahan anggaran bisa mencukupi kembali kebutuhan yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp70 miliar,” pungkasnya.