Insitekaltim,Jakarta – Dalam upaya mendukung jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang kondusif, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menegaskan pentingnya pemberitaan yang akurat dan tidak memihak.
“Kita berharap media massa bisa terus membangun situasi yang kondusif dengan pemberitaan yang sejuk, profesional, akurat dan tidak memihak,” kata Sekda Sri Wahyuni saat menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional Dalam Rangka Mendukung Pemberitaan yang Positif Pada Pilkada Serentak 2024 Berjalan Kondusif, Aman dan Lancar di Ruang Pertemuan Flores Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Acara tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Sri Wahyuni juga mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan mempergunakan media sosial (medsos). Dirinya menyebutkan saat ini telah ada UU ITE mengatur tentang penggunaan media sosial bagi masyarakat dalam menyebarluaskan informasi.
“Masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan hanya karena ingin viral, malah jadi bumerang,” pesan Sri.
Sekda Sri juga mengimbau kepada rekan-rekan media untuk tidak membangun provokasi dengan pemberitaan yang tidak benar atau berita bohong (hoaks). Para jurnalis diminta tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dengan menghadirkan pemberitaan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
“Gunakan media sosial untuk hal-hal positif yang tidak menimbulkan keterbelahan. Jangan jadikan media sosial sebagai media pemecah belah persatuan bangsa,” imbuhnya.
Selain itu, kepada masyarakat juga dirinya berpesan agar tidak mudah terprovokasi dan mudah menyebarkan informasi yang beredar di media sosial serta tidak bisa dipastikan kebenarannya.
Sekda Sri Wahyuni menilai, forum koordinasi dan konsultasi ini merupakan suatu langkah yang baik untuk mendukung jalannya Pilkada yang damai. Sebab menurutnya, diseminasi informasi tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang damai, jujur, adil dan transparan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Perlu dukungan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang pilkada serentak dan agar masyarakat bisa semakin memahami pentingnya pesta demokrasi, sehingga partisipasi pemilih juga meningkat.
Pada kesempatan itu juga , Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan telah melakukan safari rapat koordinasi mengecek kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
“Alhamdulillah, semua sudah siap untuk pilkada 27 November 2024,” kata Menko Hadi Tjahjanto.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan
peran media massa sangat strategis untuk memberikan informasi yang benar dan akurat agar pilkada berjalan lancar dan sukses.
Pemberitaan yang disebarkan dengan dasar kompetensi jurnalis, kode etik, berintegritas dan bertanggung jawab akan menyajikan informasi yang sejuk bagi masyarakat.
“Pemberitaan yang baik dan bertanggung jawab akan memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaiknya,” tegas Hadi Tjahjanto.
Edukasi dari pemberitaan yang baik di 37 provinsi selain akan menciptakan pilkada yang aman dan damai, tetapi juga diharapkan berdampak pada peningkatan partisipasi pemilih.
Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pilkada. Karena kompleksitas di setiap daerah berbeda-beda.
“Media juga harus aktif memastikan pilkada berjalan jujur, adil dan transparan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan kepada penyelenggara pilkada dan media massa bahwa kerawanan bisa terjadi pada saat pendaftaran, pelaksanaan dan penghitungan suara.
“Kita berharap seluruh tahapan berjalan aman, sukses dan lancar,” harap Hadi Tjahjanto.
Pesan juga disampaikan agar TNI, Polri dan ASN harus tetap netral. Sedangkan TNI Polri juga harus menjamin keamanan seluruh tahapan pilkada.
“Untuk KPU pesan saya jangan curang, sedangkan masyarakat jangan mudah terprovokasi,” kata Hadi.
“Dan bantalan dari semua itu adalah peran pers untuk menuliskan berita kredibel dan bertanggung jawab, tanpa hoaks. Jangan sampai kita terpecah dan terkoyak karena pilkada. Inilah mengapa peran media sangat penting,” pungkasnya.
Forum juga menghadirkan narasumber
Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Suhadjar Diantoro, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dan Dirjen IKP Kemenkominfo Prabu Revolusi.
