Insitekaltim, Samarinda – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, Kalimantan Tengah yang dipimpin Wakil Bupati Firdaus di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin 19 Mei 2025.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mencari referensi, adopsi dan penerapan terkait Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF).
Wagub Seno Aji mengungkapkan apresiasi atas kunjungan tersebut. Dirinya juga mengucapkan selamat datang di Benua Etam Kalimantan Timur kepada rombongan Pemkab Katingan yang datang bersama DPRD Katingan.
“Terima kasih sudah berkunjung ke Kaltim, selamat datang,” buka Wagub Seno.
Selanjutnya, Wagub Seno didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rahmad berbagi pengalaman tentang pelaksanaan program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor berbasis lahan di Kalimantan Timur.
“Semoga pertemuan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Kabupaten Katingan. Terutama dalam upaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah di Katingan, khususnya pada sektor kehutanan,” harapnya.
Perlu diketahui, kata Wagub Seno Aji, komitmen pelaksanaan FCPF CF sudah dilakukan sejak tahun 2008 yang diwujudkan melalui penerapan ekonomi hijau yang diintegrasikan dalam RPJMD Kaltim dan terus berlanjut hingga saat ini.
“Saat ini Pemerintah Indonesia sudah menerima sekitar USD20,9 juta dari total USD110 juta dana Bank Dunia sebagai lembaga yang dipercaya negara donor untuk menyalurkan carbon fund,” sebutnya.
Dana tersebut diterima pusat dan turun langsung ke desa, kabupaten dan provinsi. Sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat pedesaan dan untuk pola pengelolaan hutan.
Mengawal program ini, memerlukan kemauan yang cukup besar baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, desa dan konsultan.
“Jadi bukan satu atau dua tahun perjuangan, melainkan bentuk konsistensi dari Pemprov Kaltim yang terus mengangkat isu perubahan iklim,” imbuhnya.
Seno Aji mengungkapkan banyak perusahaan besar di dunia yang menginginkan perdagangan karbon dari Kaltim dan Indonesia. Oleh karena itu, carbon fund dinilai sangat potensial.
“FCPF di Kaltim bisa menjadi contoh bagi provinsi lain yang memiliki hutan di Indonesia untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui skema FCPF ataupun perdagangan karbon,” jelasnya.
Wakil Bupati Katingan Firdaus mengatakan kunjungan kerja ke Kaltim bertujuan untuk menggali potensi dan mendapatkan sumber-sumber PAD baru.
“Khususnya di potensi sumber daya sektor kehutanan yang selama ini bisa dioptimalkan Pemprov Kaltim melalui pengelolaan pengendalian perubahan iklim/penurunan emisi karbon,” kata Firdaus.
Sebagai informasi, total luas wilayah yang dibayarkan kepada Kalimantan Timur atas kontribusinya menjaga hutan mencapai 12.726.752 hektare daratan dan 193.071 hektare perairan darat. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri