Reporter: Yulia – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Washington DC – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) melakukan substitusi atau konversi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sudah berusia tua.
Dalam pertemuan dengan delegasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Washington DC, Utusan Khusus Presiden AS Bidang Iklim, John Kerry, mengingatkan Indonesia agar lebih hati-hati dan pasti dalam program konversi PLTU tersebut.
Dalam kaitannya dengan kehati-hatian dan kepastian itu, John Kerry yang juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri AS meminta Kadin berperan lebih besar dalam mendorong Pemerintah Indonesia mempercepat transisi energi.
“Ini kesempatan emas buat Indonesia yang tengah menjadi Presidensi G20/B20 untuk mencari dukungan dunia atau dilupakan sama sekali,” ujar John Kerry seperti dikutip Ketua Komite Tetap EBT Kadin Indonesia, Muhammad Yusrizki, yang ikut dalam pertemuan yang diselenggarakan di Harry S. Truman Building, Washington DC, hari Jumat (22/4) sekitar pukul 10.30 waktu setempat.
Dalam pertemuan itu, delegasi Kadin dipimpin Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. Juga hadir dalam pertemuan itu Ketua B20 Shinta Widjaja Kamdani.
Pertemuan Arsjad Rasjid dkk dengan John Kerry merupakan bagian dari Roadshow B20 yang dilakukan Kadin Indonesia ke Washington DC dan New York, Amerika Serikat, serta Ottawa, Kanada.
Merespon apa yang disampaikan John Kerry, Yusrizki yang juga Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) mengatakan, dunia usaha memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah dalam memastikan tercapainya Net Zero Emisi di 2060.
Adapun negara-negara maju, sambung Yusrizki, tidak boleh hanya sekadar meminta atau mendorong negara-negara berkembang untuk melakukan transisi energi.
“(Negara-negara maju) juga harus berkontribusi nyata dalam upaya transisi energi itu. Baik dalam hal teknologi, pengetahuan, maupun pembiayaan,” ujar Yusrizki dalam keterangan yang diterima redaksi.
Merespon apa yang disampaikan Yusrizki, John Kerry memastikan bahwa AS telah menyiapkan dana miliaran dolar AS untuk pembiayaan transisi energi. Dana tersebut disalurkan melalui lembaga pemerintah Development Finance Corporation (DFC).
