Insitekaltim, Samarinda — Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unmul Andi Fathul Khair menyampaikan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan secara fisik, tetapi juga membuka ruang keterlibatan aktif bagi masyarakat dan sumber daya lokal sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan dalam sebuah forum diskusi dengan tema “IKN Sebagai Tonggak Kemajuan Indonesia: Format dan Peran Stategis Kaltim Sebagai Mitra IKN” yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 26 Januari 2026.
Menurutnya pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke wilayah Benua Etam justru merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Seiring proses pembangunan IKN, pemerintah juga menetapkan konsep kota penyangga atau three cities yang mencakup Balikpapan, Samarinda, dan sejumlah kawasan lain di yang berada di sekitarnya.
“IKN telah menjadi topik besar dalam beberapa tahun terakhir. Pemindahan ini adalah komitmen untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan menjadi tonggak kemajuan bangsa,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dan kalangan akademisi lokal agar Kaltim tidak hanya menjadi objek pembangunan, peran aktif daerah sangat diperlukan agar pembangunan IKN memberikan dampak yang berkelanjutan.
“Kami merindukan agar Kaltim tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi subjek dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan,” terangnya.
Lebih lanjut ia juga mengingatkan, pembangunan sebuah ibu kota kerap membawa konsekuensi sosial apabila tidak dikelola secara inklusif. Dalam sejarah, perkembangan kota besar sering melahirkan tantangan berupa ketimpangan sosial dan perubahan struktur masyarakat.
“Pembangunan ibu kota bisa memicu social engineering. Jika tidak diantisipasi, satu kawasan bisa berkembang pesat, sementara di sisi lain meninggalkan banyak persoalan sosial,” jelasnya.
Oleh karena itu, forum diskusi tersebut dinilai penting sebagai ruang berbagi gagasan dan menyatukan pandangan antar pemangku kepentingan.
Ia berharap forum serupa dapat menjadi sarana sharing konsep, membangun komitmen bersama, serta mendorong kolaborasi nyata antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Timur secara lebih luas dalam pembangunan IKN. Menurutnya, banyak sumber daya manusia (SDM) lokal yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk berkontribusi.
“Kami ingin sejajar dan dilibatkan secara aktif bukan sekadar melihat perkembangan itu terjadi,” pungkasnya.