Insitekaltim, Samarinda – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) hingga kini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kekosongan jabatan ini terjadi akibat beberapa faktor, mulai dari pejabat yang pensiun hingga belum tuntasnya proses pengisian secara definitif.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, yang ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 26 Mei 2025, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengupayakan percepatan pengisian jabatan-jabatan kosong tersebut.
“Kalau untuk jabatan Plt yang kosong seperti kepala OPD itu sebentar lagi, sekarang sedang dalam proses. Mudah-mudahan paling lambat Juni sudah selesai semua,” ujar Rudy Mas’ud.
Saat ini terdapat lima OPD yang masih dipimpin oleh pejabat Plt, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Asisten III Sekretariat Daerah, dan Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
Selain itu, beberapa jabatan lain diperkirakan akan segera mengalami kekosongan karena pejabat yang saat ini menjabat akan memasuki masa pensiun, seperti Kepala Dinas Perkebunan (Disbun), Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Jika dihitung keseluruhan, setidaknya ada 12 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong atau akan segera kosong. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik yang optimal.
Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa proses seleksi akan mengacu pada sistem merit, yakni mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, serta integritas calon pejabat.
“Tidak semua Plt langsung jadi definitif. Kita lihat dulu melalui seleksi, kita lakukan profiling dan uji kemampuan. Harus sesuai dengan tantangan jabatan yang akan diemban,” ucap Rudy.
Ia juga menyampaikan bahwa ke depan, OPD harus menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, pengisian jabatan bukan sekadar pengisian posisi kosong, tapi menjadi bagian dari strategi pembenahan organisasi secara menyeluruh.
“Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mampu mendorong reformasi birokrasi dan menciptakan layanan yang berdampak nyata. Kita ingin birokrasi yang cepat, transparan, dan profesional,” lanjutnya.
Rudy juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung proses ini dengan tetap menjaga kinerja selama masa transisi. Ia memastikan bahwa pengawasan terhadap serapan anggaran dan pencapaian program prioritas tetap berjalan meskipun beberapa posisi kepala OPD belum definitif.
“Kita ingin semua OPD bergerak. Walau Plt, harus tetap maksimal. Sambil menunggu pengisian definitif, program harus jalan terus,” tandasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi pemerintahan baru Rudy-Seno yang pada 30 Mei 2025 nanti memasuki hari ke-100 masa kepemimpinan. Penataan jabatan pimpinan OPD dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berdampak bagi masyarakat Kaltim. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
