Reporter: Nada – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Irwan Fecho menggelar diskusi dengan tujuan membangun gagasan khususnya bagi generasi muda Kalimantan Timur (Kaltim) agar bisa lebih siap menghadapi perpidahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim.
Menurut Irwan Fecho, Irwan Legislative Club (ILC) dimaksudkan untuk membahas isu-isu kontemporer terkait isu nasional serta kebutuhan masyarakat Kaltim terhadap IKN.
“Harus muncul di ruang publik seperti ini. Karena bagaimanapun, publik yang diam juga bagian dari kesalahan. Misal ada ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah atau legislatif, lalu publiknya diam, kita juga bagian dari masalah itu,” ungkapnya yang ditemui usai acara di Ballroom Hotel Harris, Lantai 5, Minggu (1/3/2020).
Namun Irwan cukup menyayangkan karena dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak turut hadir dalam ILC bertajuk ‘Politik dan Ekonomi Kita Hari Ini dan Nanti’ tersebut.
“Seharusnya, sebagai pemerintah, harus hadir. Karena out put-nya di mereka, hilirisasi di mereka. Jadi tidak perlu takut dengan kritikan. Karena kritik itu memperkaya kebijakan. Saya pikir, sebagai awal, mungkin biasalah. Tapi, kita optimis saja. Kita bangun terus diskusi, kita bongkar semua,” tuturnya Irwan.
Irwan optimis akan terus mencoba untuk mengundang pemerintah eksekutif.
“Sudah ada Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), kemudian pemerhati lingkungan, budayawan, Bank Indonesia (BI) juga ada, tinggal pemerintah. Kalau tadi hadir, bisalah melakukan langkah kongkrit dari kritikan tentang infrastruktur, lingkungan, tadi sangat bagus sekali,” jelasnya.
Irwan mengaku acara ILC tidak memakai sponsor dan murni dari gaji insentif miliknya.
“Saya dedikasikan untuk itu. Jadi saya, maunya rutin. Tapi sesuai dengan kemampuan. Karena kalau mau sifatnya ILC beneran itu, kita tidak sanggup. Saya usahakan tiap dua minggu sekali, paling lambat 3 bulan sekali, setiap masa reses. Kalau di DPR RI itu ada 6 kali reses, jadi minimal 3 kali setahun,” katanya.
Irwan sendiri menginginkan IKN bisa terwujud.
“Perencanaan Presiden Joko Widodo tahun 2024, kita juga di komisi 5 ikut untuk memperjuangkan infrastrukturnya. Baik jalan, sumber daya air, transportasi. Saya ingin IKN ini betul-betul bisa memberikan kemajuan, kesejahteraan, serta pemerataan pembangunan bagi Kaltim,” pungkasnya.