Insitekaltim, Samarinda – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Gedung Pandurata di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) pada Senin, 9 Februari 2026.
Kunjungan sidak itu dalam rangka untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres akhir pembangunan fasilitas kesehatan, yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat layanan medis unggulan di Kaltim.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Baba menyatakan, pengawasan ini sangat krusial mengingat keberadaan Gedung Pandurata sangat dinantikan untuk memecahkan persoalan klasik yang selama ini menghambat layanan di RSUD AWS, yakni ancaman banjir pada gedung perawatan lama.
Dalam tinjauan tersebut, prioritas utama legislatif adalah memastikan jadwal relokasi pasien dapat berjalan sesuai target.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan manajemen rumah sakit, gedung baru ini direncanakan akan segera dioperasikan pada pertengahan tahun ini, untuk menampung ratusan pasien yang sebelumnya dirawat di area rawan banjir.
“Mudah-mudahan di bulan Juni nanti pasien sudah bisa masuk. Fokus kita adalah memindahkan 540 tempat tidur (bed) dari gedung yang sering terdampak banjir ke gedung baru ini. Ini langkah krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pasien,” ungkapnya Senin, 9 Februari 2026.
Meski secara struktur bangunan fisik telah menunjukkan progres signifikan dan kini memasuki masa pemeliharaan, H Baba mencatat adanya penyesuaian teknis untuk mengoptimalkan operasional medis. Salah satunya adalah revisi pada lebar pintu ruang perawatan untuk memudahkan mobilitas darurat.
“Ada evaluasi teknis terkait lebar pintu, di mana akan digeser dari semula 120 sentimeter menjadi 160 sentimeter. Hal ini mungkin terlihat sederhana, namun sangat vital agar manuver brankar (bed pasien) saat evakuasi atau perpindahan antar ruang bisa lebih lancar dan efektif,” jelasnya.
Tantangan besar yang kini dihadapi pemerintah provinsi adalah pemenuhan kebutuhan Alat Kesehatan (Alkes) yang sesuai dengan spesifikasi gedung modern tersebut.
Ia memaparkan bahwa meski gedung hampir rampung, pembiayaan untuk kelengkapan medis masih membutuhkan perhatian serius dari sisi anggaran daerah.
Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp150 miliar untuk proses lelang peralatan medis. Namun, angka tersebut diprediksi belum mampu menutupi seluruh kebutuhan perencanaan awal yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar hingga Rp250 miliar seiring dengan adanya dinamika harga pasar dan penambahan item peralatan pendukung lainnya.
“Tantangan selanjutnya adalah ketersediaan peralatan. Kita akan tinjau kembali pada pembahasan anggaran nanti, apakah ada sisa anggaran yang bisa dialokasikan untuk menutupi kekurangan sekitar 200 miliar itu. Kami berharap pada Juni atau Juli nanti, unitnya sudah lengkap dan pelayanan bisa langsung dimulai,” terangnya.
Terkait rincian konstruksi bangunan dan kontrak kerja sama, ia mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan Komisi III DPRD Kaltim sebagai mitra teknis. Pihaknya, tetap fokus pada sisi fungsionalitas, kualitas pelayanan kesehatan, dan kesiapan sumber daya manusia yang akan bertugas di gedung baru tersebut.
“Masalah teknis konstruksi atau persoalan kontrak itu ada di ranah Komisi III. Fokus kami di Komisi IV adalah memastikan bahwa infrastruktur ini benar-benar bisa segera dinikmati masyarakat dan masalah banjir di RSUD AWS bisa segera teratasi dengan relokasi ke Gedung Pandurata ini,” pungkasnya.
