Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Ke-16 terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029, yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda, Senin 2 Juni 2025.
Sekretaris Fraksi PKB Sulasih mengawali penyampaian pandangan umum dengan mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila yang diperingati pada 1 Juni serta Hari Lanjut Usia Nasional pada 29 Mei.
Menurutnya, Pancasila merupakan simbol kebinekaan yang harus terus dijaga sebagai perekat bangsa, sementara para lansia layak menjadi panutan dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat.
Fraksi PKB menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 memiliki peran strategis sebagai arah kebijakan lima tahunan yang mencerminkan visi, misi, serta program unggulan Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Fraksi PKB mengapresiasi komitmen keduanya, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya pemuda dan penguatan budaya olahraga hal yang dinilai belum tergarap optimal dalam RPJMD periode sebelumnya.
Menyoroti enam permasalahan pokok pembangunan yang tercantum dalam nota penjelasan Gubernur, Fraksi PKB menekankan pentingnya kebijakan yang terstruktur dan sistematis demi kepentingan masyarakat.
“Fraksi PKB berharap kebijakan RPJMD ini tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga Kaltim,” ujar Sulasih.
Salah satu fokus penting adalah pemerataan pendidikan. Fraksi PKB mencatat ketimpangan signifikan antara jumlah SMP (705 sekolah) dan SMA (hanya 241 sekolah).
Selain itu, PKB mendorong pemerataan infrastruktur dan fasilitas pendidikan agar kualitas sekolah di Kaltim meningkat. Saat ini, hanya 34,55% sekolah yang terakreditasi A, sisanya B, C, atau belum terakreditasi.
Terkait pendidikan tinggi, Fraksi PKB mengapresiasi kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang S3, tetapi mempertanyakan korelasi program ini dengan serapan tenaga kerja di lapangan.
“Banyak sarjana kita yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja belum memadai,” ujar Sulasih.
Isu lingkungan juga menjadi sorotan. PKB menilai banyak kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara yang belum diimbangi dengan reklamasi dan reboisasi. Fraksi ini mendesak agar RPJMD memasukkan upaya nyata untuk memperbaiki kondisi lingkungan.
Lebih lanjut, Fraksi PKB meminta perhatian serius terhadap masyarakat lokal di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka mendesak agar hak-hak masyarakat asli Kalimantan Timur dijamin dalam kebijakan pembangunan.
Program Jospol dan Gratispol (internet desa) juga disorot. Fraksi PKB menilai, sebelum menyediakan Wi-Fi gratis, pemerintah perlu menuntaskan elektrifikasi 110 desa yang belum dialiri listrik. Fraksi ini juga menyoroti belum adanya solusi konkret terhadap persoalan banjir yang melanda 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Terakhir, PKB menilai bahwa peran UMKM sangat penting dalam mengakselerasi perekonomian daerah. Mereka mendorong pelatihan, bantuan peralatan, serta pendampingan intensif kepada pelaku UMKM. Untuk memperdalam pembahasan, Fraksi PKB merekomendasikan pembentukan panitia khusus (Pansus) agar Ranperda RPJMD dapat dikaji secara lebih komprehensif dan aspiratif. (Adv)