Insitekaltim,Sangatta – Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2024 belum ditetapkan, optimism telah mewarnai pernyataan Anggota DPRD Kutai Timur Masdari Kidang terkait potensi dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan di wilayah tersebut.
Menurut Masdari, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) belum mencapai kesimpulan resmi terkait APBD 2024. Namun, informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa potensi anggaran tersebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp9,1 triliun.
“Dalam rapat banggar, meski belum ada kesimpulan resmi, terdapat indikasi bahwa untuk tahun 2024 nanti, APBD Kabupaten Kutai Timur mencapai angka sekitar Rp9,1 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen kita untuk memajukan daerah ini,” ungkap Masdari, Senin (20/11/2023)
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa dengan besarnya anggaran tersebut, Kabupaten Kutai Timur dapat meraih tingkat sejahtera yang lebih baik.
Selain pembangunan fisik, sumber daya manusia (SDM), salah satu fokusnya adalah peningkatan kesejahteraan pegawai daerah, dari tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) hingga pegawai negeri sipil (PNS).
Masdari juga berharap APBD 2024 membawa perubahan nyata dalam hal kesejahteraan. Anggaran tersebut, harap Masdari dapat digunakan secara efektif untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan memberdayakan masyarakat.
Masdari juga memandang perlu peningkatan gaji bagi tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) hingga PNS. Menurutnya, upaya ini menjadi kunci untuk memotivasi para tenaga kerja dalam memberikan kontribusi maksimal untuk pembangunan daerah.
“Kami berharap ada perhatian khusus terhadap kesejahteraan para pekerja daerah. Peningkatan gaji akan membantu meningkatkan semangat dan kinerja mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kemajuan Kutai Timur,” tambahnya.
Tidak hanya menaruh harapan pada besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp9,1 triliun, namun juga menekan pentingnya proses penyerapan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
Penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan menggunakan dana APBD memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, sambung Masdari, transparansi dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana tersebut.