Insitekaltim Samarinda – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) mempercepat proses penerimaan murid untuk tiga Sekolah Rakyat rintisan, dengan target pembukaan resmi pada Juli 2025. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna menjaring calon siswa yang tepat sasaran.
Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Rabu 9 Juli 2025, menjelaskan percepatan ini difokuskan pada tiga lokasi Sekolah Rakyat yang berlokasi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda.
“Yang sudah lebih maju perkembangannya adalah Sekolah Rakyat di BPMP. Siswanya sudah ada yang direkrut dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Andi.
Sekolah Rakyat di BPMP menargetkan 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA, atau masing-masing dua rombongan belajar, yang akan memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025. Sementara itu, dua lokasi lainnya ditargetkan siap beroperasi pada 18 Juli 2025.
Untuk mempercepat perekrutan, Dinsos Kaltim mengerahkan pendamping PKH agar langsung turun ke lapangan. Mereka ditugaskan melakukan identifikasi calon siswa, pemeriksaan lapangan, verifikasi, validasi, hingga memastikan kesiapan orang tua untuk mendukung anaknya diasramakan.
“Kami telah berkoordinasi intensif. Insyaallah paling lambat Jumat 11 Juli , pihak Kementerian PU mulai mempersiapkan kelas dan sarana prasarana di SMA Negeri 16 Samarinda,” tambah Andi.
Namun, Andi mengakui bahwa perekrutan siswa untuk jenjang SD masih menjadi tantangan. Berdasarkan pengalaman di Samarinda dan tingkat provinsi, minat calon siswa masih terkonsentrasi pada jenjang SMP dan SMA.
“Pengalaman di Samarinda maupun provinsi, calon siswa SD masih sulit didapatkan. Sebagian besar minat masih terpusat di jenjang SMP dan SMA,” ungkapnya.
Kendala serupa juga menjadi isu nasional yang dibahas dalam rapat koordinasi di Jakarta, sehingga hanya tiga daerah yang mengusulkan jenjang SD dari 100 titik tahap pertama.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin, bahkan akan mendekati Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk mengisi kuota, terutama bagi mereka yang putus sekolah,” jelas Andi.
Terkait tenaga pengajar dan kepala sekolah, Andi memastikan seluruh kebutuhan sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
“Pusat sudah mulai merekrut guru secara nasional. Nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang akan berkoordinasi untuk penempatan guru di sini,” kata Andi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semua calon siswa wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan kelayakan penerimaan. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri