SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memperhatikan perusahaan daerah (perusda) yang sampai saat ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap keuntungan daerah.
Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono kepada awak media, Rabu (15/3/2023).
Ia menilai Pemprov Kaltim harus tegas terhadap perusda yang saat ini kurang menguntungkan bagi daerah atau terbilang sedang tidur, sehingga dinilai tidak memiliki gerakan yang massif agar gerak perusda dapat sesuai harapan.
Nidya memberikan usul agar pemprov dapat melakukan revitalisasi atas perusda yang sedang lowong posisi pimpinan dan tidak ada program kegiatan yang mampu memberikan pendapatan daerah.
“Ada juga perusda yang tidak memiliki kantor. Jadi kami minta pemprov dapat konsen di bidang itu,” ucapnya.
Alasannya menyuarakan hal itu, yakni guna mengawal kepentingan daerah, belum lagi perusda-perusda seperti itu juga rutin menerima penyertaan modal dari Pemprov Kaltim yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harusnya dapat menghasilkan keuntungan yang sebanding pula untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Termasuk beberapa kasus yang pernah terjadi mengenai kasus korupsi yang justru dilakukan oleh pejabat purna pimpinan salah satu perusda di Benua Etam, seharusnya kejadian itu menjadi pukulan keras kepada pemprov agar semakin selektif dalam memilih pejabat yang akan diamanahkan sebagai unsur pimpinan perusda.
“Harus sangat berhati-hati dalam menyeleksi pejabat perusda, karena kita ketahui bersama beberapa waktu lalu ada mantan pimpinan salah satu perusda yang tersandung kasus korupsi, ini harus jadi perhatian,” ungkapnya.
Dari keluhan yang disampaikan terhadap kinerja perusda, DPRD berharap sejumlah badan usaha dibawah naungan Pemprov Kaltim dapat memberikan manfaat terutama untuk masyarakat.
