Browsing: Diskominfo Kaltim

“Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik kepada para wartawan di Ruang VVIP Rumah Jabatan Gubernur di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/11/2023).

“Kerja sama ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong pembangunan blue economy di daerah,” katanya.

“Seperti disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim tadi, mulai ada pergeseran struktur PDRB Kaltim di triwulan ketiga tahun 2023 dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2022. Dimana komponen untuk struktur ekonomi di luar pertambangan semakin bertumbuh. Beberapa indikasinya pertumbuhan ekonomi Kaltim yang semakin membaik,” kata Sri Wahyuni.

“Dalam UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik yang sesuai dengan aturan yang ada. Tujuannya agar tersedia panduan untuk melaksanakan tugas sesuai standar,” kata Maibu di Kantor BPS Kaltim pada Kamis (30/11/2023).

“Pulihnya ekonomi Kaltim didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai proyek strategis nasional (PSN),” papar Hendik saat memaparkan Outlook Perekonomian Kaltim, di Ruang Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Rabu (29/11/2023) malam.

“Hilirisasi akan melibatkan pendirian rumah produksi bersama dengan fokus utama pada minyak goreng atau olahan,” ungkapnya usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Rabu (29/11/2023) malam.

“Dalam program kegiatan, ada tujuan dan sasaran yang perlu kita kawal, yaitu bagaimana implementasi rancangan program kegiatan yang sudah dibuat oleh perangkat daerah,” ujar Sri Wahyuni usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Rabu (29/11/2023) malam.

“Prognosis serapan anggaran 93 persen hingga akhir tahun sangat luar biasa. Tahun lalu kita berhasil mencapai 84 persen, dan sekarang kita sudah berada pada posisi 72 persen,” terang Sri Wahyuni.

“Bantuan bibit cabai ini, bukan tanpa alasan. Pemprov membuat kebijakan untuk membagikan bibit cabai ke pemerintah kabupaten kota sebagai upaya pengendalian inflasi,” ungkap Sri Wahyuni.

“Alhamdulillah, untuk dana transfer ke daerah diperkirakan meningkat, yaitu kurang lebih Rp857,6 triliun. Kemudian ada juga alokasi belanja 2024 agak besar skala prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk pendidikan misalnya, kurang lebih Rp665 triliun,” ucap Akmal usai menghadiri secara virtual.