Browsing: Advertorial

Insitekaltim,Samarinda – Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) didorong untuk segera melakukan sertifikasi halal dan higienis sebagaimana arahan…

Insitekaltim,Samarinda – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda kini telah mengantongi izin Pertamina dalam penggunaan Kartu Penjualan Gas Elpiji 3 kilogram…

Insitekaltim,Samarinda – Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda resmi melantik Dewan Pengawas, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik baru di Anjungan Karamumus,…

Insitekaltim,Samarinda – UPTD Pelatihan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha dan…

Insitekaltim,Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal menekankan pentingnya bagi Pranata Humas untuk mempelajari…

“Seluruh bayi, balita, ibu hamil dan calon pengantin akan menjalani proses penimbangan dan pengukuran pada bulan Juni. Diharapkan seluruh posyandu di Kaltim, termasuk di Kukar, Samarinda dan kota lainnya, bisa mencapai target 100 persen,” ungkap Masdar pada Selasa (11/6/2024).

“Desember 2023 lalu saya ke sini bersama Pangdam. Waktu itu warga kesulitan air. Saya diancam warga. Sawah-sawah akan mereka tanami sawit. Alhamdulilah, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan bahagia, karena air sudah ada,” ujar Akmal saat meresmikan bangunan penyediaan dan pengolahan air bersih di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (11/6/2024).

Insitekaltim, Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur bersama Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, menggelar sosialisasi Penatausahaan…

“ Tapi sekarang, orang belum ke Kaltim, kalau belum ke Ibu Kota Nusantara,” candanya saat menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas RI) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin, (10/6/2024).

“ Ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang mencoba mengakomodir elemen-elemen masyarakat. Namun banyak juga yang menolak karena beberapa ormas keagamaan merasa ini bukan ranah mereka,” ujar Nidya Listiyono saat diwawancarai wartawan MSI Group, Senin (10/6/2024).