Insitekaltim, Samarinda – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kalimantan Timur (Kaltim) belum cukup kuat dalam merespons persoalan kekerasan terhadap anak. Lemahnya struktur kelembagaan dan minimnya dukungan anggaran menjadi hambatan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi secara maksimal. Situasi ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim, KPAD, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim yang digelar di Samarinda, Senin 21 Juli 2025. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengkritisi lemahnya dukungan struktural dan finansial yang selama ini diterima KPAD. Menurutnya, keberadaan lembaga ini masih belum mendapat tempat yang kokoh dalam sistem…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai melakukan uji coba terhadap Sakti Gemas, sebuah super app yang dirancang sebagai pintu masuk tunggal menuju berbagai layanan publik. Aplikasi ini sudah tersedia di Play Store dan Apple Store, dan kini berada dalam fase pengujian performa. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan aplikasi Sakti Gemas akan diluncurkan resmi setelah melewati serangkaian pembaruan. Peluncuran dijadwalkan pada momentum 17 Agustus, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. “Saat ini masih tahap uji performa, kita lihat stabilitas saat digunakan banyak orang,” ujarnya, Selasa 22 Juli 2025. Aplikasi Sakti dirancang untuk menggabungkan layanan dari…
Insitekaltim, Samarinda – Program internet gratis desa di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami perkembangan yang menggembirakan. Hingga 21 Juli 2025, jaringan internet telah berhasil dipasang di 252 desa dari total 841 desa yang menjadi target Pemerintah Provinsi Kaltim. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal mengungkapkan bahwa capaian tersebut masih akan terus bertambah dalam waktu dekat. Ia menargetkan hingga akhir bulan Juli, jumlah desa yang tersambung bisa menembus angka 300. “Target saya 300 desa tercapai sampai akhir bulan ini,” ujar Faisal saat ditemui di BPSDM Kaltim pada Selasa, 22 Juli 2025. Pemasangan jaringan dilakukan secara bertahap tanpa membatasi wilayah…
Insitekaltim, Samarinda – Dua Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Andi Satya Adi Saputra dan Darlis Pattalongi dinyatakan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran etik terkait insiden dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak RS Haji Darjad pada 29 April 2025 lalu. Keputusan final ini disampaikan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim usai menyelesaikan seluruh proses klarifikasi dan pemeriksaan. BK menyimpulkan tidak terdapat unsur penghinaan maupun pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib dewan. Permintaan agar kuasa hukum RS Haji Darjad meninggalkan ruang rapat dinilai tidak melampaui kewenangan kelembagaan, melainkan dilakukan dengan dasar hukum dan tata kelola kelembagaan yang berlaku. “Setelah…
Insitekaltim, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sosial saat ini, sehingga perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan anak di era sekarang. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim, Senin, 21 Juli 2025. Ia menyebutkan bahwa regulasi yang pernah menjadi dasar kebijakan penting tersebut sudah saatnya ditinjau kembali secara menyeluruh. “Nanti akan kita kaji apakah Perda No.6 Tahun 2012…
Insitekaltim, Samarinda – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan dianggap sebagai terobosan penting dalam menjawab persoalan lingkungan dan kebutuhan energi terbarukan di Kota Samarinda. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi menilai proyek ini bukan hanya soal pengolahan limbah, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi kota menuju sistem pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan. “Sampah yang terus menumpuk tidak bisa lagi ditangani dengan pola lama. PLTSA adalah solusi karena bisa mengurangi volume timbunan dan menghasilkan energi dari limbah,” ujarnya saat ditemui, Senin 21 Juli 2025. PLTSA dinilai mampu memberikan efek ganda, yakni mengurangi beban sampah dan…
Insitekaltim, Samarinda – Usulan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai terlalu terburu-buru. Anggota DPRD Kalimantan Timur Salehuddin menilai proyek IKN masih berjalan dan belum menunjukkan pentingnya perubahan aturan hukum. “Kalau ingin revisi UU IKN, harus jelas alasannya. Tidak bisa serta merta hanya karena ada penundaan atau masalah anggaran,” ujar Salehudin, Senin, 21 Juli 2025 di Samarinda. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim ini mengatakan pembangunan fisik di kawasan IKN tetap berlangsung. Dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat masih berjalan meskipun kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Progres proyek disebut belum mencapai target awal, namun bukan berarti proyek…
Insitekaltim, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud mengonfirmasi bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tengah mempersiapkan langkah konkret untuk mengambil alih pengelolaan Hotel Royal Suite di Balikpapan yang saat ini dikelola oleh PT Timur Borneo Indonesia (TBI). Hotel tersebut sebelumnya merupakan guest house milik Pemprov, namun sejak dikelola oleh pihak swasta melalui kontrak jangka panjang, muncul sejumlah pelanggaran yang dinilai serius. “Sesuai laporan dan temuan, ada kewajiban tahunan yang tidak dipenuhi, termasuk pembayaran royalti yang menjadi bagian dari perjanjian kerja sama. Selain itu, fungsi hotel juga bergeser dan dipakai untuk kegiatan hiburan malam yang tidak sesuai izin awal,” ujar Hasanuddin…
Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Daerah (PPPLD). Langkah ini menandai dimulainya proses legislatif untuk merumuskan regulasi lingkungan hidup yang lebih tegas dan adaptif terhadap tekanan pembangunan. “Ini bukan sekadar agenda formal. Raperda ini penting untuk menjaga arah pembangunan agar tidak terus menggerus daya dukung lingkungan,” ujar Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, usai rapat paripurna ke-23, Senin 21 Juli 2025. Pansus ini diketuai oleh Guntur (Fraksi PDI Perjuangan), dengan Baharuddin Demmu (Fraksi PAN-NasDem) sebagai wakil ketua. Mereka akan memimpin pembahasan selama…
Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-25 yang digelar Senin, 21 Juli 2025, di Gedung B DPRD Kaltim. Pembentukan pansus ini dinilai sebagai langkah penting dalam membenahi sistem pendidikan di Kalimantan Timur yang menghadapi tantangan serius, mulai dari distribusi guru yang belum merata, minimnya fasilitas pendidikan di wilayah tertinggal, hingga kebutuhan akan regulasi yang mendukung pendidikan inklusif dan vokasional. Pansus diketuai oleh Sarkowi V Zahry dari Fraksi Golkar dan didampingi Agusriansyah Ridwan dari Fraksi PKS sebagai…