Insitekaltim, Samarinda – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen tersebut turut menjadi perhatian Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, dalam mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Transparansi Badan Publik se-Kota Samarinda Tahun 2026.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan akuntabel hingga tingkat kelurahan.
Lurah Bukit Pinang, Eko Purwanto, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang dapat diakses dan dipahami masyarakat.
“Bagi kami, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintahan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan mudah diakses, sehingga setiap program maupun kegiatan pemerintah dapat diketahui dan dipahami secara terbuka,” Ungkapnya saat ditemui awak media, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Eko sapaan karibnya, pelaksanaan Monev Transparansi Badan Publik menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi. Kelurahan sebagai unit pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan informasi pemerintahan tersampaikan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Eko menjelaskan dukungan terhadap kegiatan tersebut juga sejalan dengan upaya membangun budaya kerja yang mengedepankan transparansi, mulai dari penyampaian informasi pelayanan, program pembangunan, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Kami mendukung pelaksanaan Monev ini sebagai langkah evaluasi sekaligus penguatan bagi badan publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eko menyebutkan keterbukaan informasi harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya dilakukan ketika menghadapi penilaian atau evaluasi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat dapat tumbuh ketika pemerintah mampu memberikan informasi secara terbuka, menjalankan pelayanan secara profesional, serta membangun komunikasi yang baik dengan warga.
“Komitmen kami adalah terus mendukung pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi harus diterapkan secara konsisten karena pemerintahan yang baik bukan hanya tentang bagaimana program dijalankan, tetapi juga bagaimana masyarakat mengetahui, memahami, dan turut berpartisipasi di dalamnya,” Pungkas Eko. (ADV)
