Insitekaltim, Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti mengajak masyarakat lebih memahami dan mematuhi peraturan daerah (Perda) dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun kegiatan sehari-hari.
Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah munculnya gangguan di lingkungan masyarakat.
Hal ini disampaikan saat menghadiri pemusnahan barang bukti hasil penegakan Perda yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan di Lapangan Parkir Balai Kota Samarinda, Rabu, 11 November 2026.
Ia mengungkapkan, pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penyelesaian proses penegakan aturan yang dilakukan pemerintah daerah. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis, dengan jumlah minuman beralkohol menjadi salah satu yang paling banyak, yakni lebih dari 4.000 botol.
Menurut Neneng, penegakan perda tidak semata-mata bertujuan memberikan tindakan kepada masyarakat yang melanggar aturan. Akan tetapi, pemerintah juga membuka ruang komunikasi bagi warga yang membutuhkan informasi mengenai ketentuan dalam menjalankan usaha.
“Kita juga tidak ingin masyarakat yang berkegiatan ekonomi justru harus kita tindak karena sedikit banyak mengganggu aktivitas atau ketertiban umum,” Ungkapnya.
Selain itu, Neneng juga menyoroti peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, konsumsi minuman keras berpotensi memicu gangguan keamanan dan gesekan sosial apabila tidak dilakukan pada tempat yang semestinya.
Di sisi lain, Neneng juga mengapresiasi pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjalankan penegakan perda. Ia menilai proses penindakan hingga pemusnahan barang bukti telah melalui tahapan administrasi dan prosedur operasional standar (SOP).
Terkait barang bukti tabung gas, Neneng menjelaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemusnahan secara langsung. Sebanyak delapan tabung gas akan ditangani melalui koordinasi dengan Pertamina karena berkaitan dengan prosedur distribusi dan alokasi tabung untuk masyarakat Samarinda.
“Untuk tabung gas ini ada prosedur tersendiri. Pemusnahannya harus melalui Pertamina karena kemungkinan mempengaruhi jatah tabung gas yang merupakan alokasi Samarinda,” Jelas Neneng.
Kendati demikian, ia memastikan koordinasi telah dilakukan dengan Pertamina, termasuk mengenai mekanisme penanganan yang harus diteruskan hingga tingkat pusat.
“Saya berharap seluruh proses penegakan perda dapat terus berjalan sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban di Kota Samarinda,” Tutup Neneng. (ADV)
