Insitekaltim, Samarinda – Warga Samarinda ditargetkan mulai memiliki pilihan angkutan umum baru pada 1 April 2027. Layanan berbasis jalan dengan skema Buy the Service (BTS) itu direncanakan melayani dua rute utama, yakni Terminal Pasar Pagi–Terminal Lempake dan Terminal Samarinda Seberang–Terminal Lempake.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, kedua trayek tersebut merupakan hasil sementara studi perencanaan yang kini memasuki pembahasan laporan akhir.
“Yang sementara terpilih adalah trayek 1A dan 1B, dari Terminal Pasar Pagi atau Terminal Samarinda Seberang ke Terminal Lempake,” kata Manalu usai rapat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di Kantor BPKAD Samarinda, Senin, 2 November 2026.
Untuk melayani dua trayek tersebut, disiapkan 16 armada. Setiap trayek akan memiliki tujuh unit kendaraan operasional dan satu unit cadangan.
Manalu menjelaskan, pembiayaan layanan BTS berasal dari Kementerian Perhubungan. Namun, besaran anggaran untuk operasional kedua trayek tersebut masih menunggu hasil perhitungan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Salah satu komponen yang masih dibahas adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi atau nonsubsidi. Pilihan tersebut berpengaruh terhadap biaya operasional per kilometer.
“Kalau menggunakan nonsubsidi, rupiah per kilometernya pasti lebih mahal. Tetapi kalau menggunakan Biosolar atau subsidi, rupiah per kilometernya bisa ditekan,” ujarnya.
Selain armada, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pemberhentian penumpang. Jika pembangunan halte fisik belum dapat dilakukan karena efisiensi anggaran, Dishub akan menggunakan marka bus stop yang dilengkapi rambu-rambu.
Angkutan umum tersebut nantinya beroperasi dengan sistem mixed traffic atau berbagi jalur dengan kendaraan lainnya, bukan menggunakan jalur khusus.
Dishub juga membahas strategi untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, antara lain melalui pengaturan parkir di badan jalan pada kawasan tertentu dan kemungkinan penerapan sistem ganjil-genap. ASN disebut akan menjadi kelompok awal yang didorong menggunakan angkutan umum.
“Kita mulai dengan PNS. Kenapa dimulai dari PNS? PNS yang memberi contoh kepada masyarakat,” tutur Manalu.
