Insitekaltim, Samarinda – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak seluruh pelaku usaha, mulai dari skala korporasi besar hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk bersikap transparan dan jujur dalam memberikan informasi pada Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Sikap menutup-nutupi data riil operasional dinilai menjadi pemicu utama lahirnya berbagai regulasi pemerintah daerah yang kerap salah sasaran dan merugikan dunia usaha sendiri.
Ketua Umum Kadin Kaltim Putri Amanda Nurramadhani mengungkapkan lemahnya basis data ekonomi yang valid selama ini membuat pemerintah seringkali merumuskan kebijakan publik, insentif, maupun program pemberdayaan berdasarkan asumsi, bukan fakta riil di lapangan. Dampaknya, efektivitas investasi daerah menjadi tidak optimal.
“Sensus Ekonomi 2026 ini bukan sekadar seremonial, melainkan instrumen vital untuk memotret kondisi riil usaha, perdagangan, dan industri. Tanpa data yang baik, investasi berpotensi tidak optimal dan program pemberdayaan seringkali tidak menjangkau pihak yang membutuhkan,” ujar Putri Amanda dalam pencanangan SE 2026, Di Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 25 Juni 2026 malam.
Kadin mengingatkan bahwa di era ekonomi modern, validitas data memegang peranan yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan atau pelabuhan. Data yang akurat merupakan bahasa utama yang digunakan oleh investor untuk menakar potensi suatu daerah.
Urgensi kejujuran data dari para pelaku usaha di Kaltim kian krusial menyusul keputusan historis pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kadin menilai, SE 2026 harus dimanfaatkan sebagai momentum bagi pengusaha lokal untuk memetakan kapasitas mereka agar tidak sekadar menjadi penonton di tengah masifnya pergeseran ekonomi nasional.
Melalui sensus ini, gambaran menyeluruh mengenai infrastruktur ekonomi, skala usaha, hingga tantangan nyata yang dihadapi dunia usaha akan terlihat secara jernih.
“Hasil sensus ini harus menjadi pijakan bagi lahirnya kebijakan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menyadari masih adanya resistensi dari sebagian pelaku usaha yang enggan membuka dapur keuangannya karena kekhawatiran terkait masalah pajak atau kerahasiaan dagang, Kadin Kaltim berkomitmen untuk mengawal dan membantu BPS dalam melakukan edukasi di lapangan.
Putri Amanda menegaskan bahwa partisipasi aktif dan kejujuran dari sektor swasta merupakan modal utama untuk memperkuat fondasi ekonomi Bumi Etam secara keseluruhan.
“Kami hadir sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah. Kadin akan mendorong partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha, dari perusahaan besar hingga UMKM, agar memberikan data yang jujur dan lengkap. Kami percaya semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi, semakin kuat pula basis data yang kita miliki untuk masa depan yang lebih sejahtera,” tandasnya.
