Insitekaltim, Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menyampaikan aktivitas logistik menuju wilayah Mahakam Hulu, Kalimantan Timur, saat ini masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai serta krisis bahan bakar minyak (BBM) di wilayah pedalaman.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan jangka pendek dan jangka menengah.
Ia menyampaikan kepada awak media, bahwa gangguan utama logistik bukan terjadi pada jalur Sungai Mahakam, melainkan pada akses jalan darat menuju wilayah hulu, khususnya ruas Long Bangun–Long Apari–Long Pahang.
“Yang menjadi persoalan saat ini adalah akses jalan ke wilayah hulu, terutama dari Long Bangun menuju Long Pahang. Sementara jalur dari Tering hingga Ujoh Bilang relatif sudah aman untuk dilalui,” ujar Seno Aji, Senin, 26 Januari 2026.
Akibat keterbatasan akses tersebut, sejumlah pelaku usaha dan distributor memilih menunda pengiriman barang ke Mahakam Hulu. Kondisi ini diperparah dengan persoalan krisis BBM yang sempat terjadi dan berdampak pada aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat setempat.
Terkait krisis BBM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk percepatan distribusi.
“Kami sudah menyurati BPH Migas dan informasinya dalam minggu ini distribusi BBM ke Mahakam Hulu akan segera dilakukan. Ini menjadi langkah awal agar aktivitas masyarakat kembali normal,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan infrastruktur jalan, pemerintah daerah mengakui bahwa perbaikan permanen ruas Long Bagun–Long Pahang baru dapat dianggarkan pada tahun depan. Namun, sebagai solusi sementara, Pemprov menggandeng perusahaan yang beroperasi di wilayah Hulu Mahakam melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami sudah mengumpulkan perusahaan-perusahaan di Hulu Mahakam dan mereka siap membantu penanganan sementara,” ujarnya.
Lebih lanjut, ungkap Seno Aji, jalur alternatif melalui Riam masih dimanfaatkan sebagai akses sementara menuju wilayah hulu. Pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan distribusi logistik, BBM, dan kebutuhan pokok masyarakat Mahakam Hulu tetap berjalan.
“Kami berupaya agar masyarakat di wilayah hulu tidak terlalu lama terdampak, baik dari sisi logistik maupun ketersediaan BBM,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penanganan infrastruktur di wilayah pedalaman, sehingga konektivitas dan distribusi logistik ke Mahakam Hulu dapat berjalan lancar ke depan.