Insitekaltim, Samarinda — Pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda resmi dimulai secara nasional dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp247 miliar dan ditargetkan rampung dalam waktu enam hingga tujuh bulan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Asli Nuryadin.
Ia menyebutkan, secara nasional groundbreaking pembangunan Sekolah Rakyat dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Sementara di tingkat teknis pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). dengan pekerjaan fisik di lapangan saat ini sudah mulai berjalan.
“Seperti yang bisa dilihat pekerjaan fisik di lapangan sudah berjalan,” ungkapnya Senin, 12 Januari 2026.
Adapun total anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda mencapai kurang lebih Rp247 miliar, di luar anggaran untuk pengadaan mebel dan sarana penunjang lainnya.
“Anggaran itu belum termasuk mebel. Ini menjadi kebanggaan bagi kita. Samarinda menjadi salah satu dari 114 sekolah di Indonesia yang sudah mulai pekerjaan fisiknya,” katanya.
Sekolah Rakyat dibangun dengan lahan seluas 72.018 meter persegi. Kawasan pendidikan ini dirancang terdiri dari 39 bangunan, meliputi gedung SD SMP dan SMA asrama siswa asrama guru masjid gedung serbaguna kantin sekolah lapangan sepak bola serta berbagai fasilitas pendukung lainnya dalam satu kawasan terpadu.
Kontrak pembangunan Sekolah Rakyat tersebut telah ditandatangani pada 15 Desember 2025, sehingga pekerjaan fisik dapat segera dilaksanakan.
Saat ini, Sekolah Rakyat di Samarinda sudah berjalan melalui fasilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di beberapa lokasi di antaranya di BTMP dan Balai Pukasi. Sementara untuk jenjang SMA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) juga telah menyiapkan fasilitas di SMA Negeri 16 Samarinda.
“Sekolah Rakyat ini sebenarnya sudah berjalan. Ke depan kalau bangunan baru ini sudah selesai, kemungkinan besar seluruh aktivitas akan dipusatkan di lokasi baru,” jelasnya.
Asli menambahkan, seluruh pembiayaan pembangunan maupun operasional Sekolah Rakyat sepenuhnya bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pendukung pelaksanaan program tersebut.
“Anggaran pembangunan dari pusat begitu juga operasional sekolah yang sudah berjalan saat ini. Mulai dari makan, laptop, pakaian semuanya difasilitasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos),” pungkasnya.