Insitekaltim, Samarinda – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD. Sosialisasi ini bertujuan memberi pemahaman menyeluruh kepada partai politik mengenai prosedur, persyaratan, dan ketentuan administratif PAW.
Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat menjelaskan, sejumlah dokumen wajib seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan ijazah minimal SMA harus dipenuhi oleh calon pengganti. KPU menilai pemahaman yang seragam antara partai politik dan penyelenggara pemilu sangat penting untuk menghindari kesalahan prosedur.
“Sosialisasi ini kami sampaikan agar menjadi pemahaman bersama partai politik. Baik partai yang memiliki kursi maupun yang belum memiliki, semua perlu mengetahui mekanisme PAW. Jika sewaktu-waktu ada perubahan regulasi, mereka juga bisa mengikuti dan mengawasi prosesnya,” ujar Firman di Kantor KPU Kota Samarinda pada Kamis, 11 Desember 2025.
Firman menekankan bahwa prinsip keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PKPU. KPU memastikan seluruh persyaratan administrasi disusun secara transparan, sehingga potensi persoalan hukum dapat diminimalkan.
Salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam PKPU ini adalah afirmasi perempuan. Jika terdapat dua calon pengganti laki-laki dan perempuan dengan jumlah suara dan variabel pendukung lainnya yang sama dalam satu daerah pemilihan, maka calon perempuan akan diutamakan.
“Ketika semua variabel mulai dari jumlah suara hingga sebaran di kecamatan dan kelurahan sama, maka perempuan menjadi pihak yang diutamakan untuk mengisi kursi PAW,” jelasnya.
Firman menambahkan, KPU Kota Samarinda membuka ruang konsultasi bagi partai politik yang membutuhkan pendampingan untuk memahami lebih jauh isi regulasi tersebut.
“Jika ada yang ingin berkonsultasi, kami akan melayani dengan sepenuh hati, menjelaskan mulai dari pasal pertama hingga seluruh ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
