Insitekaltim, Samarinda — Kantor Gubernur Kaltim kembali didemo. Puluhan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dari luar pagar. Pengunjuk rasa adalah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda. Setelah dua jam berorasi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Seno Aji menerima pengunjuk rasa di teras Kantor Gubernur.
Dipimpin langsung oleh Ketua Cabang HMI Samarinda Syahril Saili, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan penting yang mencakup isu infrastruktur, lingkungan, pendidikan, hingga penegakan hukum.
Dalam tanggapannya, Wagub Seno Aji mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dan menyatakan komitmen Pemprov Kaltim untuk merespons secara konkret.
Salah satu tuntutan utama HMI adalah pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu).
Menanggapi hal itu, Wagub Seno Aji menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan jalan dari Tering (Kutai Barat) hingga Ujoh Bilang (Mahulu).
“Tahun ini sudah dialokasikan anggaran ratusan miliar rupiah. Pekerjaan pembangunan jalan dari Tering ke Mahulu sedang berlangsung dan insyaallah bisa selesai akhir tahun ini,” ujar Seno Aji usai pertemuan.
Ia bahkan mengajak mahasiswa HMI untuk turut serta dalam meninjau langsung pembangunan tersebut.
“Bahkan, jika ada anggota HMI yang mau ikut, kita bisa sama-sama jalan ke Mahakam Ulu,” tambahnya.
Isu lainnya yang turut menjadi perhatian mahasiswa adalah soal eksploitasi tambang yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan warga.
HMI mendesak penertiban aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan dan menyebabkan korban jiwa.
Seno Aji menjelaskan bahwa kendati kewenangan tambang berada di pemerintah pusat, Pemprov Kaltim terus melakukan koordinasi agar perusahaan tambang mematuhi aturan, termasuk reklamasi dan pengamanan lubang bekas tambang.
“Tambang adalah kewenangan pusat. Tapi kita sudah berupaya koordinasi maksimal. Harapan kita tidak ada lagi korban jiwa di lubang tambang,” jelasnya.
Selain infrastruktur dan lingkungan, mahasiswa juga menyoroti persoalan pendidikan dan kesehatan. Menjawab hal tersebut, Seno Aji memaparkan progres program Jospol (Jokowi-Seno Political Line), termasuk pembangunan rumah sakit dan sekolah baru di wilayah tertinggal.
“Kita sudah menyampaikan perkembangan Program Gratispol dan Jospol, terkait pembangunan rumah sakit dan sekolah baru di daerah terpencil,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mahasiswa soal kasus yang menyeret beberapa orang di Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Wagub menyatakan bahwa Pemprov Kaltim menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim.
“Kita berpesan agar tetap dilakukan pemeriksaan terhadap DBON dan sekarang masih berjalan,” tegasnya.
Wagub menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan pemerintah demi kemajuan daerah. Ia berharap komunikasi semacam ini dapat terus terjalin agar aspirasi publik dapat ditindaklanjuti secara nyata. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
