Insitekaltim, Samarinda – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi mendorong peran aktif Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menggerakkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK di Convention Hall Samarinda, Kompleks Gelora Kadrie Oening, Selasa, 8 Juli 2025.
Menurut Budi Arie, keberadaan perempuan di garis terdepan pembangunan ekonomi desa melalui koperasi bukan hanya relevan, tetapi sangat penting. Ia menyebut perempuan sebagai sosok yang kuat, tangguh, dan layak dipercaya dalam pengelolaan koperasi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Fakta membuktikan bahwa perempuan itu kuat, tangguh, dan dapat dipercaya,” ujar Menkop kepada awak media.
Ia juga menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, koperasi ini dirancang agar manfaatnya bisa langsung dirasakan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
“Koperasi Merah Putih ini seperti makan cabai, pedasnya langsung terasa. Artinya, dampaknya cepat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi dari level akar rumput. Koperasi ini diarahkan untuk bergerak di sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, gas LPG, dan komoditas pokok lainnya, dengan harga yang terjangkau.
Program ini kini telah memasuki fase operasional, bukan lagi tahap pembentukan. Hingga saat ini, jumlah koperasi Merah Putih yang telah terbentuk secara nasional mencapai sekitar 80.000 unit. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi tersebut dapat aktif beroperasi pada akhir 2025.
Budi Arie menyatakan kegembiraannya terhadap progres di Kalimantan Timur. Ia mengapresiasi keberhasilan provinsi tersebut dalam membentuk koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.
“Saya sangat gembira karena di Kaltim, koperasi-koperasi ini sudah terbentuk dan memiliki badan hukum. Ini contoh yang baik bagi daerah lain,” katanya.
Namun, ia juga mengakui bahwa pengelolaan koperasi di wilayah pedalaman dan terpencil menghadapi tantangan tersendiri, terutama dari sisi akses, demografi, serta ketersediaan sumber daya manusia. Meskipun begitu, ia yakin dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, tantangan tersebut akan dapat diatasi.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji yang mendampingi Menkop Budi Arie dalam acara tersebut menyampaikan bahwa seluruh Koperasi Merah Putih di 841 desa di Kaltim telah berdiri dan memiliki legalitas.
“Mudah-mudahan semua koperasi Merah Putih di 841 desa bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” harap Seno Aji.
Dengan berjalan optimalnya koperasi ini, diharapkan distribusi kebutuhan pokok akan lebih merata, harga lebih stabil, serta perekonomian desa semakin kuat dan mandiri. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan ekonomi berbasis komunitas. (Adv/Diskomonfolaltim)
Editor: Sukri
