Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar rapat kerja perdana yang menjadi awal dari upaya membangun sinergi lebih solid dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertemuan berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin, 26 Mei 2025, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim H Hasanuddin Mas’ud.
Rapat kerja ini dihadiri jajaran pimpinan DPRD dan perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Syirajudin, serta Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi sejak tahap awal perencanaan program pembangunan hingga pelaksanaan. Kesepakatan ini lahir dari kesadaran bahwa tantangan pembangunan daerah tak bisa dihadapi sendiri oleh salah satu lembaga.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa komunikasi dan kerja sama antarlembaga terus terjaga. Dengan begitu, berbagai persoalan yang muncul di daerah dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat,” ujar Sri Wahyuni usai kegiatan.
Menurutnya, sinergi yang dibangun perlu menyentuh seluruh tahapan kebijakan, dari identifikasi persoalan hingga pelaksanaan program di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat jalur komunikasi antara Pemprov dan DPRD, termasuk saat mengolah informasi yang diperoleh dewan dari masyarakat melalui kegiatan reses.
“Permasalahan yang diterima DPRD saat reses harus bisa langsung dikomunikasikan dan ditindaklanjuti bersama. Informasi tak hanya bersumber dari pemerintah provinsi, tapi juga dari DPRD yang menjadi penghubung langsung ke warga,” imbuhnya.
Sri menambahkan, kolaborasi ini bukan sekadar soal teknis birokrasi, melainkan cerminan semangat kolektif membangun Kalimantan Timur yang lebih tangguh. Ia berharap agenda seperti ini menjadi kebiasaan kerja bersama, bukan hanya seremonial awal periode pemerintahan.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kaltim H Hasanuddin Mas’ud menyambut baik sinyal kerja sama yang ditunjukkan pemerintah provinsi. Menurutnya, dewan memiliki peran penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan aspirasi rakyat tersalurkan dengan tepat.
“DPRD selalu siap menjadi mitra aktif dalam menyukseskan agenda pembangunan. Forum seperti ini sangat penting untuk menyelaraskan arah kebijakan kita,” ungkap Hasanuddin.
Rapat kerja tersebut turut membahas isu-isu strategis daerah, termasuk optimalisasi serapan anggaran, sinkronisasi program antarorganisasi perangkat daerah (OPD), dan penguatan layanan publik di tingkat kabupaten/kota. Topik-topik ini dipandang krusial dalam upaya mengurangi ketimpangan layanan serta meningkatkan efektivitas penggunaan APBD.
Kehadiran seluruh unsur pimpinan DPRD dan perangkat daerah Pemprov Kaltim dalam forum ini menjadi bukti komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif.
Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong inovasi kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam merespons tantangan-tantangan baru seperti pertumbuhan penduduk, transformasi digital, serta dampak perubahan iklim di kawasan.
Ke depan, Pemprov dan DPRD Kaltim berkomitmen menjaga kesinambungan komunikasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik dalam hal penyusunan regulasi maupun pengawasan pelaksanaan kebijakan di lapangan. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
