Insitekaltim, Samarinda – Upaya menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi di Kalimantan Timur mendapat dukungan serius. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme, Minggu 11 Mei 2025 di Ruang Bina Bangsa Gedung B Badan Kesbangpol Kaltim.
Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah antara pusat dan daerah dalam merespons munculnya aktivitas ormas yang dinilai menyimpang, bahkan mengarah pada praktik yang mengganggu ketertiban umum dan dunia usaha.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono yang turut hadir dalam rapat, menyebut pentingnya penataan dan pembinaan terhadap ormas agar tidak melenceng dari tujuan awal pembentukannya.
“Ormas itu lahir untuk membangun, bukan justru jadi alat tekanan di lapangan. Kita semua sepakat, kalau ada yang bergerak di luar jalur, apalagi mengganggu kenyamanan masyarakat dan investor, ya harus ditertibkan,” kata Sapto saat diwawancarai usai rapat.
Ia menilai pengawasan ormas tidak bisa hanya mengandalkan pusat. Pemerintah daerah, termasuk DPRD, menurutnya, harus terlibat aktif dalam proses pembinaan dan pengawasan, apalagi mengingat latar belakang ormas di Kaltim yang beragam.
“Pendekatannya tidak bisa satu pola. Karena ormas-ormas ini datang dari banyak suku, agama, dan kepentingan sosial. Makanya, pembinaan harus kolaboratif dan terukur,” ujarnya.
Politisi Golkar itu juga menyebut, pentingnya pemetaan terhadap keberadaan dan aktivitas ormas yang ada di Kaltim. Ia mendorong agar satuan tugas yang dibentuk pusat benar-benar bekerja di lapangan dengan pendekatan data dan dialog.
“Kita dukung pembentukan Satgas Terpadu. Tapi jangan sampai menyamaratakan. Yang produktif dan membantu masyarakat tetap harus diberi ruang,” tambahnya.
Forum ini juga membahas potensi pelanggaran oleh oknum ormas dalam bentuk pungli dan keterlibatan pada praktik ilegal seperti tambang tanpa izin. Isu-isu tersebut dinilai sensitif karena berdampak langsung terhadap kepercayaan investor di tengah proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
