Insitekaltim, Samarinda – Distribusi sekolah negeri yang tidak merata di Kota Balikpapan, terutama di Balikpapan Tengah, menjadi perhatian Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Damayanti.
Hingga saat ini, kawasan tersebut masih belum memiliki sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri.
Damayanti menilai kondisi ini berdampak langsung pada pelaksanaan sistem zonasi, yang seharusnya mendekatkan akses pendidikan bagi siswa di setiap wilayah.
“Di Balikpapan Tengah, siswa masih kesulitan mengakses SMA dan SMK negeri akibat ketimpangan distribusi sekolah. Hal ini menghambat mereka mendapatkan pendidikan sesuai aturan zonasi,” ujar Damayanti usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Kamis (14/11/2024).
Ia mengungkapkan, masalah ini tidak hanya dialami Balikpapan Tengah, namun juga terjadi di beberapa kecamatan lain dengan jumlah sekolah yang masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan kondisi yang ada, sistem zonasi yang diterapkan justru menjadi kendala tersendiri, mengingat persebaran sekolah negeri yang tidak merata.
Damayanti mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar memberikan perhatian serius dalam menambah fasilitas sekolah negeri di wilayah yang minim sekolah.
“Perlu ada komitmen kuat untuk menambah sekolah di daerah-daerah yang membutuhkan, sehingga zonasi benar-benar efektif,” tegasnya.
Hal ini menambah pelik persoalan pendidikan di Balikpapan. Sebab bukan hanya pendidikan sekolah menengah atas yang kekurangan unit, kampus negeri pun di Balikpapan masih sangat terbatas.