Insitekaltim,Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal menjelaskan pihaknya berupaya melakukan evaluasi Pemilu 2024 beberapa waktu lalu.
“Bentuknya kita pengawasan. Hal-hal yang kita temukan di lapangan yang tidak sesuai sebagai mitra kerja dari KPU akan kita memberikan masukan untuk melakukan suatu perbaikan,” ujarnya pada Senin, (25/3/2024) di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Samarinda usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat terkait Masalah Pemilu 2024.
Joha menyebutkan rapat lanjutan akan dilaksanakan kembali bersama kehadiran Ketua KPU Kota Samarinda karena saat ini pihak KPU masih berada di Jakarta.
“Kita akan rapat kembali setelah ketua KPU hadir karena permasalahan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kemarin,” paparnya.
Berbagai kendala yang terjadi di Kota Samarinda yang ia paparkan adalah petugas KPPS yang tidak paham cara mencatat hasil data pemilihan dan masyarakat yang melakukan pemilihan jauh dari wilayah pemilihan berdasarkan KTP.
Ia menjelaskan, KPPS seharusnya melakukan penyebaran ke tiap-tiap rumah agar paham lokasi pemilihan yang ditentukan jangan hanya menempelkan pada kantor kelurahan.
“Seharusnya tiap DPT masing-masing, bukan hanya ditempel di kelurahan karena banyak masyarakat tidak paham dimana mereka nyoblos,” kata Joha.
Joha juga menjelaskan, menurut perspektifnya dalam pelaksanaan pemilu kemarin di Kota Samarinda, jika pun terdapat kesalahan, tidak ada unsur kesengajaan yang berkemungkinan menguntungkan baik individu maupun kepentingan partai melainkan murni ketidaktahuan anggota KPPS.
“Kekeliruan itu ditemukan tidak hanya satu partai, tapi semua partai yang mendapatkan suara, sehingga kita anggap bahwa itu hanya petugas KPPS yang tidak paham. Itu yang harus kita evaluasi dengan KPU,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan demokrasi yang lebih baik, kekeliruan tersebut diharapkan dapat dihindari dengan adanya penekanan bimbingan teknis yang memadai sehingga seluruh panitia pelaksana dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Betul-betul berkaitan dengan pelatihan itu ditingkatkan. Kalau orang sudah paham pasti aman, tapi kalau misalnya satu TPS itu semua orang baru yang belum pernah ikut sebelumnya itu yang jadi masalah,” tutupnya.
