
Reporter: Dina – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Pembentukkan panitia khusus (Pansus) penanganan Covid-19 DPRD Kaltim sudah dibentuk. Namun kabarnya hingga memasuki awal Mei belum juga direalisasikan. Masyarakat pun bertanya-tanya, kemana anggaran yang dialokasikan dalam penanganan Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, kepada Insitekaltim Minggu (3/5/2020), di kediamannya Jalan Wijaya Kesuma. Menurutnya saat ini hanya terkendala teknis saja.
Ia menyampaikan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan rapat dan koordinasi membahas terkait Bansos tersebut. Agar anggaran yang sudah disepakati bisa segera disalurkan.
“Terutama APD (alat pelindung diri,Red.), maupun alat-alat kesehatan lainnya yang diperlukan. Apalagi ada laporan saat ini beberapa rumah sakit kita mulai menipis persediaannya,” ujarnya.
Tyo mengatakan, Pansus merupakan bentukan dari DPRD Kaltim. Anggotanya sekitar 15 orang, yang didalamnya ada beberapa komisi salah satunya komisi IV. Sampai hari ini mereka masih bekerja.
“Nanti masyarakat bisa mengawasi bantuan yang di peruntukkan untuk warga terdampak Covid-19 ini,” tandasnya.
Lanjutnya, belum lama ini pihaknya melaksanakan hearing dengan 10 kabupaten/kota, untuk pengecekan sinkronisasi data dan laporan di lapangan.
“Insyaallah jika tidak ada halangan, minggu depan kami akan mendatangi masyarakat terdampak Covid-19. Karena ada beberapa daerah terjadi peningkatan, seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, Mahulu, Kutim dan Berau” ujarnya.
Kata dia, anggota Pansus beserta anggota dewan lainnya dari 10 daerah pemilihan (Dapil) se-Kaltim diminta bantuannya, agar memonitor daerahnya masing-masing. “Minimal itu dulu, sehingga efektivitas dan efisiensinya bisa lebih baik. Ketimbang misalnya ada anggota dewan dari Mahulu kemudian harus pergi Kutim. Sementara hari ini ada juga anggota dewan di Kutim. Kita harus bersinergi bersama,” ujarnya.
Ia berharap, tim gugus tugas penanganan Covid-19 yang diketuai Gubernur Kaltim, bisa menyinkronkan data dengan akurat. “Akurasi datanya bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
