Reporter : Samuel- Editor : Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) RT 26, 27 dan 28 yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Warga Pasar Segiri sambangi gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Senin (3/8)2020).
Kedatangan warga bantaran SKM untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib warga yang terkena dampak dari pembongkaran bangunan di kawasan tempat tinggal mereka.
Warga membawa beberapa poin tuntutan yang disampaikan, di antaranya, meminta relokasi yang layak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, meminta Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang untuk menunda pembongkaran, berikan relokasi sesuai janji kepada warga Pasar Segiri berupa tanah di lokasi di Gunung Lingai atau Lempake Jaya. Sesuai sosialisasi kepada warga pada bulan Juli. Ditambah uang Rp 55 juta. Meminta DPRD Kaltim mendorong pemerintah memeriksa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Tim Appraisal beserta Camat Samarinda Ulu, dan Lurah Sidodadi, atas dugaan janji palsu kepada warga.
“Kita melaksanakan hearing sangat senang. Diterima ibaratnya aspirasi kita tapi jawabannya belum cukup memuaskan buat kami,” ucap Sudirman Rahmat selaku Koordinator Lapangan
Sekretaris FKMPS tersebut juga mengakui bahwa warga masih belum puas terhadap hasil pertemuan, sebab masyarakat menuntut diberhentikannya sementara proses pembongkaran yang belum dilakukan.
“Karena kita minta dihentikan dulu proses pembongkarannya, terus tuntutan kita juga bahwa yang dibongkar sesuai dengan surat edaran Bapak Walikota aja,” sambungnya.
Dihubungi terpisah melalui sambungan telepon, Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin yang menyambut kehadiran warga menyampaikan, saat ini warga hanya menginginkan keadilan terkait janji Pemkot Samarinda yang disampaikan oleh koordinator aksi. Meskipun, ia menilai bahwa keinginan warga akan cukup sulit untuk direalisasikan, lantaran pemerintah juga terbentur oleh aturan yang tidak dapat memenuhi semua keinginan masyarakat.
“Pemerintah juga serba salah. Kalau seandainya dituruti semua keinginan warga pasti dikemudian hari jika berbenturan sama aturan pemerintah maka akan menjadi temuan atau hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Jahidin.
Namun, Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim berencana memanggil pihak-pihak yang terlibat.
“Meski ini cakupannya bukan DPRD Provinsi, tapi kita tetap terima aspirasi masyarakat. Rencananya dalam waktu dekat kami (Komisi I) akan panggil pihak Pemkot Samarinda, DPRD Kota Samarinda dan warga,” pungkas Jahidin.
Sebagai tambahan informasi, warga SKM Selasa besok (4/8/2020) akan menggelar aksi yang sama di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Warga akan kembali berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim untuk menyampaikan aspirasi terkait keresahan pembokaran bantaran SKM, serta mempertanyakan soal surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim terkait pemberhentian sementara pembongkaran di masa Covid-19.
