Artikel ini telah dilihat : 346 kali.
oleh

Tanggapi Pro dan Kontra Denda Masker Rp250 Ribu, Jaang : Kalau Cuma Mengimbau Susah

Reporter : Samuel – Editor : Redaksi

Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menanggapi keluhan masyarakat terkait denda Rp250 ribu bagi warga yang tidak menggunakan masker.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang telah meneken Perwali Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Samarinda. Termasuk di dalamnya, sanksi sosial dan denda Rp250 ribu bagi para pelanggar.

Perwali yang akan segera diedarkan ke masyarakat tersebut ditandatangani sebab akan menjadi landasan regulasi bagi masyarakat untuk wajib menggunakan masker.

“Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mengetahui tentang aturan wajib penggunaan masker di masa pandemi Covid-19,” ucap Syaharie Jaang Kamis (6/8/2020).

Pro kontra muncul dan komentar warganet bersahutan. Penetapan sanksi denda bagi sebagian warga, disebut terlalu mahal.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim H Jawad Sirajuddin mengatakan bahwa seharusnya pemkot meninjau ulang perwali tersebut. Ia menjelaskan bahwa jangan sampai masyarakat terbebani karena penetapan harga denda tersebut.

“Pemkot harus bijak lagi sebelum menyebarluaskan perwali ini. Pasalnya saya lihat cukup memberatkan masyarakat. Saya lebih setuju jika pemkot melakukan pendekatan massif ke pasar-pasar atau di tempat umum dan keramaian untuk melakukan imbauan menggunakan masker kepada warga. Selain itu bisa juga memperbanyak spanduk informasi mengenai langkah antisipasi agar terhindar dari Covid-19 dengan perilaku hidup bersih sehat (PHBS),” sebut politikus Partai Golkar tersebut pada Kamis malam (6/8/2020).

Menanggapi pro dan kontra yang timbul Jaang mengatakan bahwa adanya perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Ia menjelaskan bahwa saat ini kewajiban menggunakan masker tidak cukup hanya melalui imbauan.

“Ya biasalah, yang namanya masalah pasti kan ada pro dan kontra. Kita kan kalau cuma mengimbau susah,” sebut Jaang, Jumat (7/8/2020). Virus akan mudah berpindah dan menyebar.

Ia menyebutkan bahwa sudah ada dasar hukum mengenai penetapan perwali tersebut.

“Kan ada juklaknya, ada inpres (Instruksi Presiden) yang menjadi pijakan kami,” pungkas Jaang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed