Artikel ini telah dilihat : 331 kali.
oleh

Tanggapi Keluhan Warga SKM, Sugeng: Seumur Hidupkah Mereka Mau Tinggal di Situ

Reporter : Samuel – Editor : Redaksi

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memberi tanggapan terkait keluhan warga tentang pembongkaran pemukiman bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) yang akan dieksekusi, Selasa (7/7/2020).

Warga SKM melalui Forum Komunikasi Masyarakat Pasar Segiri (FKMPS) menyampaikan aspirasi mereka melalui audiensi dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi pada Senin (6/6/2020).

Siswadi menyambut aspirasi tersebut dan akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan diinisiasi DPRD Kota.

FKMPS menyatakan mendukung pelaksanaan normalisasi SKM 100 persen. Namun, FKMPS menyampaikan beberapa hal yang dianggap menjadi keresahan masyarakat, yakni kepastian ganti rugi yang sesuai dan penjelasan jarak dan luasan normalisasi bantaran sungai tersebut.

Menanggapi hal tersebut Sugeng Chairudin, Sekretaris Kota Samarinda memberi tanggapan kepada awak media terkait hal tersebut

“Sekarang begini, jangan campuraduk antara keinginan dengan legal aspeknya beda,” sebut Sugeng .

Ia menjelaskan warga yang tinggal di SKM sudah seharusnya di relokasi dan berpindah dari tempat tersebut. Sebab tidak ada surat kepemilikan secara sah yang dimiliki oleh warga yang tinggal di bantaran sungai.

“Memangnya kalau ada tanda 15 meter, seumur hidupkah mereka mau tinggal disitu,” sambung Sugeng.

Ia tegas mengatakan tak perlu ada diskusi terkait batasan luas dan jarak bantaran sungai tersebut. “Kalau dia ada di tanah miliknya sendiri atau dia punya sertifikat, oke dia bisa bilang begitu,”pesannya.

Sugeng menjelaskan Pemkot memiliki rancangan mendata bantaran sungai yang nantinya akan menjadikan SKM sebagai ruang terbuka hijau dan daerah resapan, sehingga melalui dua hal tersebut banjir yang melanda Kota Samarinda bisa dikurangi secara signifikan.

Sugeng juga mengklarifikasi terkait isu pengurangan anggaran dana tali asih yang dipermasalahkan masyarakat.

“Sering simpang siurnya itu begini, uang yang ada itu sebetulnya Rp 15 miliar dari Pemprov. Tapi bukan buat di situ saja. Yang ada di pikiran mereka kan Rp 15 miliar itu dibagi untuk 3 RT itu, yah tidak mungkin dong,” sebut Sugeng.

Ia menjelaskan dana tersebut merupakan total dana pembongkaran, bukan hanya untuk dana tali asih warga di bantaran SKM Pasar Segiri, dan dana Rp 3 miliar yang telah diperhitungkan merupakan hasil hitungan dari tim appraisal secara independen.

Untuk hitungan kompensasi tali asih sendiri, Sugeng menjelaskan Pemkot tidak menghitung dari jumlah Kartu Keluarga (KK). Sebab mayoritas penduduk yang tinggal di bantaran sungai tersebut adalah penyewa dan bukan pemilik tanah, sehingga yang akan mendapatkan dana tali asih adalah pemilik 280 bangunan termasuk bangunan milik pemerintah seperti kios penjual sepeda yang dikelola UPT Pasar Segiri.

“Ini pembersihan pemutihan lahan milik Pemkot,” tutup Sugeng

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed