Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi meluncurkan platform digital penuh untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan SE Dirjen PAUD Dasmen Nomor 0301/C/HK.04.01/2026, sistem ini diklaim sebagai senjata pamungkas untuk menyapu bersih praktik titip nama di Kartu Keluarga (KK) demi berburu sekolah favorit.
Namun di tingkat akar rumput, kebijakan ini memicu skeptis besar. Bagi sebagian wali murid, digitalisasi dinilai hanya memindahkan birokrasi ke layar ponsel, tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah manipulasi kependudukan.
Meski aturan pusat mewajibkan masa berlaku KK minimal satu tahun per 1 Juli 2026, para pemburu sekolah dinilai sudah jauh lebih cerdik. Banyak oknum orang tua yang sengaja memindahkan nama anak mereka ke KK kerabat yang dekat dengan sekolah impian sejak dua tahun lalu.
Secara sistem digital, data ini otomatis lolos verifikasi karena memenuhi syarat administrasi, meski secara faktual si anak tidak pernah tinggal di sana.
Kelemahan inilah yang dikritisi Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti. Ia mengingatkan mesin digital tidak memiliki mata untuk melihat kondisi riil di lapangan.
“Digitalisasi itu bagus untuk efisiensi, tapi sistem tidak bisa mendeteksi apakah anak itu benar-benar tidur dan tinggal di alamat tersebut, atau hanya menumpang nama di atas kertas sejak setahun lalu,” kata Puji.
“Jika Disdikbud hanya mengandalkan kecocokan data tanpa verifikasi faktual di lapangan, kecurangan model baru akan tetap langgeng,” Sambungnya.
Wali Kota Samarinda Andi Harun, sebelumnya telah menggemakan instruksi keras terkait kebijakan Zero Tolerance (tanpa toleransi) terhadap segala bentuk kecurangan dan praktik titip-menitip melalui memo dinas.
Nyatanya pernyataan tegas kepala daerah ini dinilai menaruh beban berat di pundak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Plt Kepala Disdikbud Samarinda Ibnu Araby mengaku tekanan terbesar justru sering kali datang dari intervensi orang dalam atau oknum pejabat yang mencoba memanfaatkan celah kuota khusus di luar zonasi.
“Sistem SPMB Samarinda sudah dikunci bersama Disdukcapil untuk menolak KK instan. Tapi kami tidak menutup mata bahwa tekanan sosial dan intervensi eksternal itu nyata. Makanya tahun ini kami melibatkan KPK dan Inspektorat untuk ikut mengawasi dasbor sistem kami secara real-time,” aku Ibnu Araby saat dikonfirmasi belum lama ini.
Persoalan SPMB bukan semata terletak pada sistem pendaftaran. Fenomena orang tua yang rela melakukan berbagai cara demi masuk sekolah tertentu muncul akibat belum meratanya kualitas pendidikan antarwilayah di Samarinda.
Selama masih ada stigma sekolah unggulan dan sekolah nonunggulan, persaingan mendapatkan kursi di sekolah favorit diperkirakan akan terus terjadi. Dalam kondisi seperti itu, digitalisasi memang dapat mempersempit ruang kecurangan, tetapi belum tentu mampu menghapusnya secara tuntas.
