Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim,Samarinda – Dalam diskusi panel, beberapa tokoh masyarakat Kalimantan Timur, memberikan catatan terkait pembangunan IKN di Kaltim khususnya di bidang ketenagakerjaan.
Pertama, mantan Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie memberikan usulan agar pemerintah memperluas lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan calon tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai.
“Tujuannya agar calon tenaga kerja memiliki ilmu dan keterampilan yang diperlukan sehingga sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan,” ungkapnya saat diskusi panel di Hotel Mesra International Samarinda, Selasa (21/6/2022)
Selanjutnya, kata dia, pemerintah perlu memperbanyak mendirikan dan membangun sekolah menengah kejuruan (SMK) yang disesuaikan dengan kualifikasi kebutuhan lapangan pekerjaan. Lalu, mendorong pengembangan dan perluasan sektor-sektor usaha informal di Kaltim untuk mendukung penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat di IKN.
“Selain itu pemerintah juga perlu memperluas dan mengembangkan usaha-usaha industri di Kaltim yang bersifat padat karya dan sinkronisasi perencanaan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat (Badan Otorita IKN dengan Pemprov Kaltim dan Pemkab atau Pemkot),” terangnya.
Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo sebaiknya Badan Otorita IKN duduk bersama dengan stakeholder unsur masyarakat Kaltim, DPRD Kaltim siap memberikan dukungan dan penganggaran untuk pembekalan, pelatihan dan peningkatan skill sumber daya manusia (SDM) Kaltim melalui sertifikasi pelatihan oleh Disnakertrans dan BLK-BLK di Kaltim, serta rapat lintas sektoral OPD terkait Ketenagakerjaan, DPRD Kaltim dan Otorita IKN.
Sementara itu, Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemrov Kaltim, Deni Sutrisno juga menyampaikan agar membuat pemetaan dan perencanaan peningkatan ketrampilan masyarakat lokal serta akses kompetensi tenaga kerja di IKN.
Lalu, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Kaltim Abdullah Karim, mengusulkan Kaltim memerlukan berbagai pelatihan teknis bersertifikasi di berbagai sektor untuk peningkatan skill keterampilan seperti BLK, jumlah pelatihan dan jumlah peserta pelatihan di perbanyak agar mendapat sertifikasi sehingga bisa menjadi prioritas tenaga kerja di IKN.
“Kita juga bisa mendirikan LSP (lembaga setifikasi profesi), membentuk forum komunikasi lembaga pelatihan industri (FKLPID), mengusulkan pelatihan untuk 1000 orang di tahun 2023, melakukan kerjasama pelatihan dengan pemkab / pemkot di Kaltim, melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kaltim terkait pelatihan dan pemagangan,” tutup Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan BLKI Balikpapan, M Awaludin.
Kegiatan diskusi panel diselenggarakan oleh Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN), Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB), dan Koalisi Pemuda IKN (KOPI- KN).
